harapanrakyat.com,- Jajaran Badan Pimpinan Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Pangandaran bersiap menghadapi Rapat Kerja Daerah (Rakerda) BPD PHRI Jawa Barat. Usulan PHRI Pangandaran mencakup tiga poin penting. Ketiga usulan tersebut berfokus pada pengembangan dan perlindungan sektor pariwisata. Ketua PHRI Kabupaten Pangandaran, Agus Mulyana, membeberkan poin pertama, yakni soal sistem peringatan gempa laut yang bermasalah. Meskipun gempa terjadi di Garut, rupanya titik tarik peringatan selalu mengarah ke Pangandaran. Imbasnya, hal ini sangat merugikan citra Pangandaran sebagai destinasi wisata. Baca juga: Walau belum Selesai, Parkir Eks Pasar Wisata Pangandaran Diminta Segera Difungsikan Agus Mulyana mendesak adanya perubahan sistem tersebut dalam Rakerda mendatang. Oleh karena itu, sistem yang sensitif ini sangat berdampak buruk. Khususnya, hal ini membuat para pengunjung atau wisatawan merasa was-was. Usulan PHRI Pangandaran Soal Penanggulan Hoaks Selain itu, Agus Mulyana juga menyinggung masalah informasi bohong (hoaks). Hoaks ini seringkali bermunculan menjelang musim liburan. “Contohnya seperti saat Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Lalu apa yang terjadi?, informasi palsu tersebut merugikan sektor pariwisata Pangandaran,” tegasnya, Kamis (20/11/25). Ia meminta Kominfo untuk segera mengambil tindakan. Khususnya, ia mendesak agar informasi hoaks yang beredar di media sosial segera di-takedown. Selain itu, seluruh pemangku kepentingan pariwisata harus proaktif. Mereka wajib mengkonter kabar bohong itu dengan fakta sebenarnya. Poin terakhir, PHRI Pangandaran menyuarakan harapan mereka kepada BPD PHRI Jawa Barat agar membuat panduan program yang bermanfaat langsung bagi anggota. Misalnya, program tersebut dapat berupa berbagai pelatihan. Program pelatihan ini diprakarsai oleh BPD dan disalurkan ke semua BPC PHRI se-Jawa Barat. Agus Mulyana menambahkan, mengingat level BPD PHRI setara dengan Gubernur Jabar, mereka dapat berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Jawa Barat. Tujuannya adalah menginstruksikan Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota agar melaksanakan panduan program tersebut. BPC PHRI di tingkat Kabupaten siap menjalankan arahan tersebut. “Usulan kami ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan dan citra destinasi wisata,” pungkasnya. (Mad/R6/HR-Online)