News OJK Nilai Aturan Pajak Kripto Jadi Fondasi Penguatan Industri Aset Digital Published 2 hours agoon 10/01/2026 Monitorday.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kebijakan pajak kripto terbaru yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2025 sebagai langkah penting dalam memperkuat fondasi pembangunan industri aset kripto nasional. Salah satu pembaruan utama dalam PMK 108/2025 adalah kewajiban Penyedia Jasa Aset Kripto (PJAK) untuk mengidentifikasi pengguna serta melaporkan transaksi aset kripto secara otomatis kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, mengatakan ketentuan tersebut akan meningkatkan transparansi sekaligus memperkuat pengawasan terhadap industri kripto. “Kami memandang ini sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola dan kepatuhan, termasuk di ekosistem aset keuangan kripto dan aset keuangan digital nasional secara keseluruhan,” ujar Hasan dalam konferensi pers RDKB Desember 2025 yang digelar secara daring di Jakarta, Jumat. Menurut Hasan, transparansi transaksi merupakan prasyarat penting untuk membangun industri kripto yang sehat, akuntabel, dan berkelanjutan. Kewajiban pelaporan juga dinilai dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, investor, maupun konsumen. “OJK melihat hal ini sebagai sesuatu yang wajar dan diperlukan, mengingat aset kripto telah berkembang pesat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan yang semakin terintegrasi,” jelasnya. Meski demikian, OJK berharap para pemangku kebijakan dapat menghadirkan insentif tambahan guna meringankan beban pelaku usaha kripto. Pasalnya, industri kripto di Indonesia masih berada pada tahap awal pengembangan dan menghadapi persaingan global, meski telah berkontribusi terhadap penerimaan negara. Dari sisi regulator, OJK memastikan telah memberikan dukungan insentif berupa keringanan pungutan tahunan bagi seluruh penyelenggara di sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto (IAKD). “Sejak 2025, OJK mengenakan tarif pungutan 0 persen. Selanjutnya akan diberlakukan pengurangan atau diskon pungutan sebesar 50 persen selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028,” kata Hasan. Sebagai informasi, PMK 108/2025 mewajibkan PJAK menyampaikan laporan otomatis yang memuat informasi aset kripto relevan untuk periode 1 Januari hingga 31 Desember pada tahun sebelum pelaporan. Ketentuan ini mulai berlaku pada 2027 untuk data tahun 2026. Selain melaporkan saldo akhir, PJAK juga diwajibkan melaporkan transaksi pembayaran ritel bernilai besar. Dalam aturan tersebut, transaksi transfer aset kripto sebagai pembayaran barang atau jasa dengan nilai lebih dari 50 ribu dolar AS masuk dalam kategori transaksi yang wajib dilaporkan. PMK 108/2025 juga mengatur data minimum yang harus disampaikan, meliputi identitas pengguna aset kripto seperti nama, alamat, dan identitas wajib pajak, identitas PJAK pelapor, serta rincian transaksi selama satu tahun kalender, termasuk pertukaran aset kripto dengan mata uang fiat. Apabila tidak terdapat informasi aset kripto relevan untuk dilaporkan, PJAK tetap diwajibkan menyampaikan laporan nihil kepada DJP sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (8) PMK 108/2025. News Seleksi Siswa Baru Sekolah Rakyat Dimulai Februari 2026 Published 2 hours agoon 10/01/2026 Monitorday.com – Kementerian Sosial (Kemensos) akan mulai menyelenggarakan seleksi penerimaan siswa baru Sekolah Rakyat untuk tahun ajaran 2026/2027 pada Februari 2026. Proses seleksi ini dilakukan seiring dengan dimulainya pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di berbagai daerah di Indonesia. “Persiapan mulai Februari kita akan berproses untuk seleksi siswa baru, ya SD, SMP, SMA. Jumlahnya tergantung gedung permanen yang mulai dibangun tahun ini,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta, Jumat. Saifullah Yusuf menjelaskan, berdasarkan data terbaru, pada 2026 pemerintah merencanakan pembangunan 104 gedung permanen Sekolah Rakyat. Proyek tersebut akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan tersebar di hampir seluruh provinsi, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), salah satunya di Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau. Setiap Sekolah Rakyat permanen dirancang memiliki kapasitas sekitar 1.000 siswa, dengan daya tampung sekitar 300 siswa baru setiap tahun untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Dengan sekitar 100 sekolah yang ditargetkan segera beroperasi, Kemensos memperkirakan dapat menerima sekitar 30 ribu siswa baru per tahun. Jumlah tersebut akan ditambah dengan sekitar 15 ribu siswa dari unit Sekolah Rakyat yang telah berjalan, sehingga total penerimaan siswa Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2026/2027 diperkirakan mencapai sekitar 45 ribu orang. “Pada tahun berikutnya, 2027, kapasitas penerimaan siswa baru diproyeksikan meningkat hingga sekitar 60 ribu siswa seiring bertambahnya jumlah sekolah yang beroperasi,” kata Saifullah Yusuf. Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dengan tingkat kesejahteraan terendah, yakni Desil 1–4 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini dirancang sebagai model pengentasan kemiskinan terpadu dengan mengintegrasikan berbagai program unggulan pemerintah, antara lain Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), jaminan kesehatan PBI-JK, Koperasi Desa Merah Putih, serta Program 3 Juta Rumah bagi keluarga siswa penerima manfaat. Berdasarkan data Kemensos, hingga 2025 telah dibangun sebanyak 166 titik Sekolah Rakyat rintisan dengan kapasitas sekitar 16 ribu siswa. Program tersebut didukung oleh sekitar 2.400 guru dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan di jenjang SD, SMP, dan SMA atau sederajat. Kemensos juga memastikan seluruh Sekolah Rakyat dilengkapi dengan fasilitas pembelajaran modern, seperti papan interaktif digital (interactive flat panel/IFP), laptop dengan akses internet, serta seragam khusus bagi siswa, guru, dan wali asrama. Pada tahap awal, 166 Sekolah Rakyat rintisan tersebut masih memanfaatkan fasilitas milik Kementerian Sosial, Balai Latihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, serta aset pemerintah daerah. Ke depan, pemerintah akan membangun gedung Sekolah Rakyat permanen dengan dukungan lahan yang disiapkan oleh pemerintah daerah. News Bos Bulog Pastikan Stok Beras Aman hingga Idul Fitri 2026 Published 2 hours agoon 10/01/2026 Monitorday.com – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang tersimpan di gudang Bulog di seluruh Indonesia berada dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama perayaan Imlek, Ramadan, hingga Idul Fitri 2026. Saat ini, total stok beras Bulog tercatat mencapai 3.351.900 ton. Jumlah tersebut merupakan cadangan strategis nasional yang disiapkan pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. “Kami jelaskan, stok komoditas beras Bulog di seluruh tanah air. Jadi total stok beras Bulog di tanah air adalah 3.351.900 ton,” kata Rizal dalam konferensi pers perkembangan penanganan bencana di wilayah Sumatera yang digelar di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Jumat. Rizal menjelaskan, kesiapan stok tersebut diprioritaskan untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat menjelang Imlek, dilanjutkan bulan Ramadan, hingga puncaknya pada perayaan Lebaran. Dengan cadangan yang tersedia, Bulog optimistis distribusi dan ketersediaan beras nasional tetap terjaga. “Kesiapan stok ini untuk menghadapi pertama adalah Imlek dalam waktu dekat, kemudian menghadapi Ramadhan, kemudian menghadapi Lebaran,” ujarnya. Lebih lanjut, Rizal menyebutkan stok beras Bulog berpotensi terus bertambah seiring masuknya musim panen di berbagai sentra produksi utama nasional. Pada 2026, Bulog ditargetkan menyerap hingga 4 juta ton beras sebagai bagian dari upaya memperkuat cadangan beras pemerintah dan menjaga ketahanan pangan nasional. Dengan tambahan serapan tersebut, total stok beras Bulog diperkirakan dapat mendekati 7 juta ton sepanjang 2026. Kondisi ini akan memperkuat kapasitas intervensi pasar serta penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat. “Insya Allah dengan stok ini akan terus bertambah karena potensi hasil panen dari Kementerian Pertanian. Kami Bulog ditargetkan di tahun 2026 ini targetnya serapannya adalah 4 juta ton,” kata Rizal. Bulog menegaskan, stok yang tersedia akan dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, terutama selama periode hari besar keagamaan nasional. Pengelolaan dan distribusi beras dilakukan secara tepat sasaran melalui koordinasi lintas instansi agar stabilitas pasokan dan harga beras tetap terjaga bagi masyarakat hingga Idul Fitri 2026. News Wamen Stella: Sekolah Garuda di Sumbawa Ditargetkan Rampung Juni 2027 Published 11 hours agoon 09/01/2026 Monitorday.com — Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie menargetkan pembangunan Sekolah Garuda di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, rampung paling lambat Juni 2027. Sekolah tersebut direncanakan mulai beroperasi dan menerima peserta didik pada tahun ajaran 2027/2028. “Proses pembangunan direncanakan dimulai pada 2026 dan ditargetkan rampung paling lambat Juni 2027,” kata Stella dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat. Stella menegaskan, Sekolah Garuda merupakan wujud keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan setiap anak bangsa memperoleh akses pendidikan bermutu dan berdaya saing global, tanpa memandang latar belakang sosial maupun wilayah tempat tinggal. Melalui Sekolah Garuda, pemerintah menargetkan lahirnya lulusan-lulusan berprestasi yang mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi unggulan, baik di dalam maupun luar negeri. Untuk mendukung tujuan tersebut, siswa akan mendapatkan kurikulum pengayaan khusus yang dirancang untuk memperkuat kemampuan akademik, karakter, daya pikir kritis, serta riset. Kurikulum ini tetap mengacu pada kurikulum nasional yang diperkaya dengan standar International Baccalaureate (IB). Sebagai bagian dari komitmen pemerataan akses pendidikan, Stella menyebutkan minimal 80 persen siswa Sekolah Garuda akan menerima beasiswa penuh. Kebijakan ini ditujukan agar siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu tetap dapat mengenyam pendidikan unggulan tanpa terbebani biaya. “Sekolah Garuda diperuntukkan bagi mereka yang sebelumnya tidak bisa mengakses pendidikan berkualitas. Program ini menjadi kesinambungan kebijakan Presiden, mulai dari Sekolah Rakyat untuk Desil 1 dan 2, hingga Sekolah Garuda bagi siswa paling berprestasi yang membutuhkan dukungan sarana,” ujar Stella. Sementara itu, Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas rencana pembangunan Sekolah Garuda di wilayahnya. Ia menilai kehadiran sekolah tersebut akan menjadi tonggak penting dalam peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Kabupaten Sumbawa. Jarot menyatakan pemerintah daerah telah menyiapkan dua lokasi lahan hibah untuk pembangunan Sekolah Garuda dan siap bersinergi dengan pemerintah pusat dalam penyediaan infrastruktur pendukung. “Kami menyambut baik dan siap mendukung penuh pembangunan Sekolah Garuda di Kabupaten Sumbawa. Ini merupakan peluang besar bagi anak-anak Sumbawa untuk mengakses pendidikan unggul tanpa harus meninggalkan daerah sejak usia dini,” kata Jarot. News Terpilih Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Simak Profil Sidharto Reza Published 12 hours agoon 09/01/2026 Monitorday.com – Indonesia kembali menegaskan peran strategisnya di panggung internasional setelah diplomat senior Sidharto Reza Suryodipuro resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB). Penunjukan ini menjadi pencapaian penting bagi diplomasi Indonesia, khususnya dalam upaya memajukan dan melindungi hak asasi manusia di tingkat global. Terpilihnya Sidharto mencerminkan kepercayaan komunitas internasional terhadap kapasitas dan konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan isu-isu HAM secara konstruktif dan inklusif. Sidharto Reza Suryodipuro lahir di Cologne, Jerman, pada 29 September 1966. Ia berasal dari keluarga bangsawan Kerajaan Mangkunegaran. Kakeknya, Suyoto Suryodipuro, dikenal sebagai salah satu pendiri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sekaligus Radio Republik Indonesia (RRI). Pendidikan tinggi Sidharto ditempuh di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan dan lulus pada 1986. Ia kemudian bergabung dengan Kementerian Luar Negeri RI dan melanjutkan pendidikan pascasarjana di Sekolah Pascasarjana Angkatan Laut di Monterey, Amerika Serikat, melalui beasiswa Fulbright. Pada 2003, ia meraih gelar Master of Arts in National Security. Karier diplomatik Sidharto dimulai pada 1992 di Kementerian Luar Negeri. Ia kemudian ditugaskan ke Misi Tetap RI untuk PBB sebagai delegasi pada komite operasi perdamaian Majelis Umum PBB. Penugasan luar negerinya berlanjut di Kedutaan Besar RI di Canberra pada 2004–2006, dengan fokus memperkuat kerja sama ekonomi, perdagangan, investasi, pariwisata, dan pendidikan Indonesia–Australia. Pada periode 2006–2009, Sidharto kembali bertugas di New York sebagai delegasi Indonesia di Dewan Keamanan PBB, menangani isu Afrika dan kemanusiaan. Selanjutnya, pada 2009–2014, ia mengelola kerja sama Asia Pasifik dan Afrika serta berperan aktif dalam berbagai forum regional, termasuk persiapan kepemimpinan Indonesia pada APEC 2013. Kariernya berlanjut sebagai Wakil Duta Besar RI untuk Amerika Serikat pada 2014–2017, di mana ia mendorong penguatan hubungan bilateral, termasuk kerja sama penanggulangan ekstremisme dan dialog lintas agama. Pada 2017, Sidharto dilantik sebagai Duta Besar RI untuk India dan Bhutan, sekaligus menjadi duta besar pertama Indonesia untuk Bhutan. Atas kontribusinya dalam perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, Sidharto dianugerahi Penghargaan Hassan Wirajuda pada 2020. Pada tahun yang sama, ia dipercaya menjabat Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, memimpin berbagai pertemuan pejabat senior ASEAN. Pada 2025, Sidharto ditunjuk sebagai Perwakilan Tetap RI untuk PBB dan organisasi internasional di Jenewa. Dari posisi tersebut, ia kemudian dicalonkan dan resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026. Dalam perannya sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Sidharto menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan negara-negara anggota dan pengamat, badan-badan khusus PBB, lembaga HAM nasional, organisasi masyarakat sipil, serta organisasi regional guna memperkuat arsitektur HAM global yang adil dan inklusif. News Soal Pilkada Langsung dan Lewat DPRD, Ini Kata Yusril Published 13 hours agoon 09/01/2026 Monitorday.com — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah, baik secara langsung maupun melalui DPRD, sama-sama tidak bertentangan dengan konstitusi. Yusril menyatakan ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan kepala daerah dipilih secara demokratis tanpa mengatur secara rinci mekanisme pemilihannya. “Kepala daerah dipilih langsung atau melalui DPRD, dua-duanya adalah konstitusional. Norma Pasal 18 UUD 1945 hanya mensyaratkan bahwa pemilihan dilakukan secara demokratis,” ujar Yusril dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat. Secara pribadi, Yusril berpandangan bahwa pilkada tidak langsung melalui DPRD justru sejalan dengan falsafah kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yakni prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Menurutnya, demokrasi dalam konteks Indonesia tidak dimaknai sebagai pengambilan keputusan oleh setiap individu secara langsung, melainkan melalui mekanisme musyawarah yang dijalankan lembaga perwakilan seperti MPR, DPR, dan DPRD. “Secara filosofis, rakyat dalam jumlah besar tidak mungkin melakukan musyawarah secara langsung. Musyawarah hanya bisa dilakukan melalui badan permusyawaratan dan perwakilan. Inilah filosofi bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa, namun sering terlupakan di era reformasi,” tuturnya. Dari sisi implementasi, Yusril menilai pilkada langsung justru menimbulkan lebih banyak mudarat. Salah satu persoalan utama yang disorotinya adalah tingginya biaya politik yang harus ditanggung para calon kepala daerah. “Pilkada langsung berbiaya tinggi. Kondisi ini mendorong kepala daerah terpilih untuk menyalahgunakan kewenangan demi menutupi ongkos politik yang telah dikeluarkan,” ujarnya. Ia juga menilai pengawasan praktik politik uang jauh lebih sulit dilakukan dalam pilkada langsung karena melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar. Sebaliknya, pengawasan dinilai lebih mudah jika pemilihan dilakukan oleh anggota DPRD yang jumlahnya terbatas. Selain itu, Yusril menilai pemilihan melalui DPRD membuka peluang lebih besar bagi terpilihnya calon kepala daerah yang memiliki kapasitas dan integritas, bukan sekadar mengandalkan popularitas atau kekuatan modal. Meski demikian, Yusril menekankan bahwa perdebatan mengenai mekanisme pilkada tidak seharusnya dipandang secara hitam-putih. Dalam kondisi saat ini, ia menilai fokus utama adalah memperbaiki sistem pilkada langsung agar berbagai persoalan yang muncul dapat diminimalkan. Upaya perbaikan tersebut mencakup penataan pembiayaan politik, penguatan pengawasan terhadap praktik politik uang, serta peningkatan kualitas kaderisasi dan rekrutmen calon kepala daerah oleh partai politik. Yusril juga menyadari adanya aspirasi sejumlah partai politik yang menghendaki perubahan sistem pilkada menjadi tidak langsung melalui DPRD. Namun, ia menegaskan bahwa suara rakyat harus tetap menjadi rujukan utama dalam menentukan arah kebijakan demokrasi di daerah. “Suara rakyat, baik yang menghendaki pemilihan langsung maupun tidak langsung, wajib disimak dan dicermati pemerintah, DPR, dan partai-partai politik secara adil dan bijaksana,” katanya. Menurut Yusril, demokrasi menuntut keterbukaan untuk mendengar aspirasi masyarakat sekaligus tanggung jawab bersama untuk memastikan sistem apa pun yang dipilih dapat dijalankan secara adil, jujur, dan beradab. “Sistem apa pun yang nantinya diputuskan pemerintah dan DPR dalam revisi Undang-Undang Pilkada wajib dihormati oleh semua pihak sebagai sebuah keputusan demokratis,” pungkas Yusril. News New York Tetapkan Januari 2026 sebagai “Muslim American Heritage Month” Penghargaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap peran komunitas Muslim Published 1 day agoon 09/01/2026 Monitorday.com- Pada Januari 2026, negara bagian New York secara resmi mengukuhkan bulan tersebut sebagai Muslim American Heritage Month, sebuah pengakuan terhadap kontribusi penting umat Islam dalam sejarah dan budaya Amerika Serikat. Penghargaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap peran komunitas Muslim dalam membentuk sejarah dan perkembangan negara ini. Pengumuman ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antar komunitas serta memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kontribusi umat Islam terhadap masyarakat Amerika. Inisiatif ini turut menjadi simbol keberagaman dan inklusivitas, serta memberi ruang bagi komunitas Muslim untuk merayakan warisan budaya mereka di tengah-tengah masyarakat multikultural di AS. News Bersama Mendikdasmen, Ratusan Murid Garut Deklarasikan Gerakan Rukun Sama Teman Published 2 days agoon 08/01/2026 Monitorday.com –  Sebagai upaya dalam menumbuhkan budaya sekolah yang aman dan nyaman, dengan melibatkan murid sebagai bagian dari solusi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), terus bergerak menyosialisasikan Gerakan Rukun Sama Teman kepada seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Kali ini, bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, bersama ratusan murid di SMPN 1 Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mendeklarasikan Gerakan Rukun Sama Teman, Kamis (8/1). “Pendidikan nasional bertujuan untuk membangun generasi bangsa yang unggul, membentuk sumber daya manusia hebat, dan generasi muda yang kuat. Jadilah generasi muda yang serba tau, generasi serba bisa, serta generasi rendah hati dan berakhlak mulia, guna membangun kemajuan untuk Garut dan Indonesia,” ungkap Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, di Garut, Kamis (8/1). Untuk menjadi tiga generasi tersebut, Menteri Mu’ti mengungkapkan bahwa para murid harus memulai hari dari sebuah pembiasaan dan budaya yang baik. Salah satunya yaitu dengan melakukan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, di rumah, sekolah, maupun lingkungan sosial masyarakat. “Dari 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, semoga anak-anak Indonesia memiliki mental yang sehat dan raga kuat. Jadikan ilmu sebagai modal utama untuk menjalani hari, dengan ilmu semua menjadi mudah, dengan seni semua menjadi indah, dan dengan akhlak semua menjadi mulia,” ucap Menteri Mu’ti. Sementara itu, Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, memberikan apresiasi tinggi terhadap jajaran Kemendikdasmen yang hadir di Garut untuk menyosialisasikan Gerakan Rukun Sama Teman. Dalam sambutannya, Putri menyebut bahwa gerakan ini merupakan program baik untuk mendukung proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan tanpa perundungan, khususnya satuan pendidikan di Garut. “Kalian adalah calon generasi Indonesia Emas 2045. Untuk itu, anak-anak harus mulai serius belajar dan punya kebiasaan baik. Gerakan ini harus dimaknai dengan membangun hubungan baik sesama teman, sesama teman boleh untuk bercanda tapi tidak boleh saling menyakiti,” terang Putri. Terkait membangun budaya sekolah aman dan nyaman, Kepala Pusat Penguatan Karakter (Puspeka), Rusprita Putri Utami, mengajak seluruh murid SMPN 1 Tarogong Kaler untuk menjadikan sekolah sebagai rumah kedua dengan rukun bersama teman serta menghormati orang tua dan guru. Untuk mewujudkan hal tersebut, ia menjelaskan bahwa penting adanya nilai kolaboratif yang dibangun mulai dari kepala sekolah, guru, murid, dan seluruh warga satuan pendidikan. “Gerakan ini merupakan salah satu dari empat pesan Presiden Prabowo Subianto, antara lain yaitu belajar dengan baik, cintai ayah ibu, hormati guru, dan rukun dengan teman. Kita haris saling menjaga untuk saling bermain, saling berkembang, dan tumbuh menjadi generasi Indonesia Hebat,” tutur Rusprita. Dalam kesempatan itu, seluruh peserta acara turut mendeklarasikan ikrar Gerakan Rukun Sama Teman. Salah satu murid SMPN 1 Tarogong Kaler, Rifki Aidil Adha, menilai acara sosialisasi ini sangat seru dan menarik. Baginya, implementasi Kebiasaan Anak Indonesia Hebat memberikan dampak positif dalam pembelajaran dan menjadi modal utama membangun hubungan baik sesama murid.  “Puji syukur dapat mengikuti acara ini, bertemu dan mendengarkan pesan baik dari pak menteri. Gerakan Rukun Teman sangat baik untuk menjadi sebuah motivasi membangun sekolah sebagai tempat yang nyaman untuk belajar,” kata Aidil, yang juga merupakan Wakil Ketua OSIS SMPN 1 Tarogong Kaler. Senada dengan Aidil, rasa bangga lainnya juga diungkapkan oleh Regina Calsabila. Menurutnya,  acara ini meninggalkan kesan baik untuk dirinya bersama rekan-rekannya di sekolah. “Sebagai siswa saya senang dapat  berpartisipasi dalam acara ini. Pesan dari acara ini sangat baik untuk mengajak kami sebagai murid rukun sama teman dan membangun lingkungan sekolah yang aman dan nyaman untuk belajar,” tutup Regina. Sebagai penutup acara, Menteri Mu’ti bersama Wakil Bupati Garut menandatangani prasasti sebagai tanda peresmian 31 SMP di wilayah Kabupaten Garut hasil program Revitalisasi Satuan Pendidikan tahun 2025. Menteri Mu’ti berharap melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan dapat mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman, serta mendukung Gerakan Rukun Sama Teman. Terakhir, agenda ditutup dengan bersama-sama menyanyikan lagu Hari Baru menatap pelaksanaan awal semester genap tahun ajaran 2025/2026. News Kemenkes Optimistis Cakupan Cek Kesehatan Gratis Capai 46 Persen di 2026 Published 2 days agoon 08/01/2026 Monitorday.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan optimistis mampu mencapai cakupan 46 persen Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) pada 2026. Optimisme tersebut disampaikan setelah evaluasi pelaksanaan CKG 2025 yang diikuti oleh 70,8 juta orang atau setara 24,9 persen dari total populasi Indonesia. “Proporsi penerima pemeriksaan kesehatan gratis pada semua kelompok usia sebesar 46 persen dari total penduduk,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman di Jakarta, Selasa. Aji menjelaskan, capaian CKG pada tahun pertama merupakan salah satu pencapaian terbesar dalam sistem kesehatan nasional. Pasalnya, untuk pertama kalinya pemerintah menyediakan program pemeriksaan kesehatan yang dapat diikuti seluruh lapisan masyarakat. Kemenkes telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program CKG 2025 bersama kementerian dan lembaga terkait, akademisi, serta mitra pembangunan. Hasil evaluasi menunjukkan sejumlah tantangan yang menyebabkan target belum tercapai. Beberapa tantangan utama antara lain masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai program CKG, serta komitmen pemerintah daerah yang bervariasi sehingga capaian di sejumlah daerah masih di bawah 80 persen. “Penyelenggaraan CKG masih berfokus pada pelayanan di puskesmas dan belum secara masif menjangkau masyarakat yang tidak berkunjung ke puskesmas,” ujar Aji. Selain itu, ketersediaan alat kesehatan, bahan medis habis pakai, serta sumber daya manusia yang belum merata juga menjadi kendala. Kondisi tersebut membuat tidak semua puskesmas mampu memberikan layanan CKG secara komprehensif. Tantangan lainnya adalah sistem pencatatan dan pelaporan CKG yang belum terintegrasi optimal, sehingga memperlambat proses pelaporan capaian. Untuk mengejar target 2026, Kemenkes menyiapkan sejumlah langkah strategis. Di antaranya penyebarluasan informasi CKG secara lebih masif dan efektif, serta perluasan layanan CKG di luar gedung puskesmas, seperti puskesmas pembantu dan posyandu. Kemenkes juga akan memperluas pelaksanaan CKG di fasilitas kesehatan tingkat pertama selain puskesmas, kementerian dan lembaga, perkantoran atau tempat kerja, serta komunitas. Selain itu, peningkatan tata laksana tindak lanjut hasil CKG turut menjadi fokus. Adapun target rinci CKG 2026 sesuai mandat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) meliputi 60 persen kabupaten dan kota dengan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis di atas 80 persen. Kemudian, pemeriksaan kesehatan gratis bagi bayi baru lahir ditargetkan mencapai 70 persen, balita dan anak prasekolah 55 persen, anak usia sekolah dan remaja 35 persen, penduduk usia dewasa 45 persen, serta lanjut usia 55 persen. Aji menambahkan, Kemenkes juga memfasilitasi pemanfaatan data hasil CKG sebagai dasar perencanaan program kesehatan di seluruh tingkat pelayanan. Kebijakan tersebut difokuskan pada penguatan layanan promotif dan preventif berbasis faktor risiko, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, pemenuhan sarana dan prasarana, serta pelibatan lintas sektor dalam pelaksanaan CKG. “Untuk memastikan keberlanjutan layanan, Kemenkes menyusun tata laksana CKG yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, sehingga peserta JKN dapat memperoleh layanan lanjutan tanpa kendala finansial,” ujarnya. Selain itu, Kemenkes juga memperkuat sistem informasi pemantauan bersama pemerintah daerah guna memastikan masyarakat mendapatkan penanganan dini yang tepat. News Ekspansi Nasional MBG Indonesia memperluas program makanan gratis nasional (MBG) mulai 8 Januari 2026, menargetkan 55 juta penerima setelah pembangunan fondasi di 2025. Fokus pada gizi anak & stunting. Published 2 days agoon 08/01/2026 Monitorday.com – Indonesia bersiap meluncurkan ekspansi besar-besaran program makanan gratis nasional (MBG) mulai 8 Januari 2026, bertepatan dengan peringatan satu tahun inisiatif unggulan yang bertujuan meningkatkan gizi anak dan menekan angka stunting. Diluncurkan pada Januari 2025, program MBG menyediakan makanan bergizi gratis bagi siswa di sekolah-sekolah terpilih, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dari keluarga berpenghasilan rendah. Inisiatif ini menjadi pilar utama strategi Indonesia dalam memperkuat pengembangan sumber daya manusia dan mengatasi tantangan gizi jangka panjang. Dalam tahun pertamanya, program ini difokuskan pada pembangunan fondasi institusional dan logistik. Data pemerintah mencatat, inisiatif MBG dimulai dengan proyek percontohan di pusat-pusat perkotaan sebelum diperluas secara bertahap. Sepanjang tahun 2025, sebanyak 19.188 unit layanan pemenuhan gizi (SPPG) yang berfungsi sebagai dapur penyedia makanan telah didirikan. Jumlah ini meningkat pesat dari 190 unit awal, menunjukkan pendekatan bertahap guna memastikan kesiapan layanan dan kontrol kualitas. Mulai 8 Januari 2026, pemerintah menargetkan ekspansi MBG secara serentak di seluruh Indonesia, menyasar sekitar 55 juta penerima manfaat. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pencapaian tahun pertama menjadi landasan penting bagi fase selanjutnya. “Tahun 2025 digunakan untuk membangun fondasi yang kuat,” ujar Dadan, seraya menambahkan bahwa ekspansi cepat unit layanan menunjukkan kesiapan pemerintah untuk implementasi nasional. Rencana ekspansi ini turut menarik perhatian anggota DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, yang menyambut baik komitmen BGN dalam meningkatkan kualitas layanan seiring perluasan cakupan. “Setelah fondasi program dibangun secara masif pada tahun 2025, fokus pada peningkatan kualitas layanan di tahun 2026 adalah arah yang tepat,” kata Netty dalam sebuah pernyataan. Netty menekankan bahwa program sebesar ini harus diimbangi dengan standar layanan yang kuat dan langkah-langkah keamanan pangan yang ketat, serta menyoroti pentingnya operasional yang seragam, higienis, dan ramah anak di seluruh fasilitas. “Layanan gizi bukan hanya tentang jumlah penerima, tetapi juga tentang kualitas makanan, kebersihan dapur, kompetensi staf, dan pengawasan yang konsisten,” tegasnya.