Editor: Yuda Pranata | Selasa , 13 Jan 2026 - 23:43 BANDARLAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung menyoroti klaim peningkatan kunjungan wisatawan ke daerah Lampung selama tahun 2025. Pasalnya, data lonjakan wisatawan yang disebut mencapai 2,4 juta orang dinilai tidak sejalan dengan realisasi pajak hotel maupun tingkat okupansi perhotelan. Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, menilai terdapat ketidaksesuaian antara data yang disampaikan Dinas Pariwisata dengan laporan kondisi perhotelan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). “Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan cukup signifikan. Namun di sisi lain, PHRI menyampaikan bahwa tingkat okupansi hotel tidak mengalami peningkatan, begitu juga dengan pajak hotel. Ini perlu dicermati,” katanya. BACA JUGA:Dinas Pertanian Siapkan Vaksin PMK Tahun 2026 Ia menjelaskan, secara logika, peningkatan jumlah wisatawan seharusnya berdampak langsung terhadap sektor perhotelan dan penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, perbedaan data tersebut perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru. “Jika kunjungan wisatawan benar-benar meningkat, tentu akan berdampak pada hunian hotel dan pendapatan pajak. Ketika itu tidak terjadi, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap data yang ada,” ujarnya. Diketahui, PHRI Lampung menyebut tidak terjadi kenaikan signifikan tingkat okupansi hotel selama 2025. Sementara data lonjakan wisatawan bersumber dari Dinas Pariwisata Provinsi Lampung. Perbedaan ini dinilai penting untuk segera diselaraskan karena berkaitan langsung dengan perencanaan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menanggapi kondisi tersebut, Komisi II DPRD Lampung memastikan akan melakukan pendalaman dengan memanggil Dinas Pariwisata dan PHRI guna memperoleh penjelasan yang komprehensif. “Kami akan memanggil OPD terkait dan PHRI untuk menyamakan data dan mendapatkan gambaran yang utuh. Tujuannya agar data yang digunakan benar-benar akurat,” kata Basuki. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan pelaku usaha pariwisata dalam mendukung peningkatan PAD. Menurutnya, optimalisasi potensi pendapatan daerah membutuhkan peran aktif seluruh pihak. “Upaya meningkatkan PAD merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah dan pelaku usaha harus saling mendukung agar potensi sektor pariwisata dapat dimaksimalkan,” tutupnya. (far/yud)