Ringkasan Berita: Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dijadwalkan berlangsung di Hotel Claro Makassar, Jalan AP Pettarani, Makassar, Sulsel, pada 29 sampai 31 Januari 2026. Sekitar 3.000 kader PSI dari berbagai daerah di Indonesia dipastikan hadir dalam agenda politik nasional tersebut.  TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Industri perhotelan di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai menunjukkan geliat positif di awal tahun 2026. Salah satu pemicunya event besar dilaksanakan di ibukota provinsi Sulsel tersebut. Seperti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Partai Solidaritas Indonesia (PSI).  Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di Hotel Claro Makassar, Jalan AP Pettarani, Makassar, Sulsel, pada 29 sampai 31 Januari 2026. Sekitar 3.000 kader PSI dari berbagai daerah di Indonesia dipastikan hadir dalam agenda politik nasional tersebut.  Untuk mendukung kelancaran acara, panitia Rakernas PSI telah menggandeng sedikitnya 15 hotel di Makassar sebagai penyedia akomodasi peserta. Hotel Claro Makassar yang menjadi lokasi utama Rakernas membooking sekitar 600 kamar khusus untuk peserta dan panitia.  Sementara itu, hotel-hotel lain yang bekerja sama dengan panitia menyediakan sekitar 1.700 kamar tambahan. Baca juga: PSI Diprediksi Rebut Kursi DPRD Sulsel Jika Rusdi Masse Gabung Sehingga total kamar yang terserap mencapai lebih dari 2.300 kamar. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel, Anggiat Sinaga, menyambut positif pelaksanaan Rakernas PSI di Makassar.  Ia menilai kegiatan berskala nasional tersebut menjadi angin segar bagi industri perhotelan yang biasanya mengalami penurunan okupansi di awal tahun. “Kita bersyukur bahwa ada event akbar PSI di akhir Januari di Makassar. Semoga ini menjadi awal yang lebih baik dari perjalanan hunian hotel di Makassar pada 2026,” kata Anggiat, kepada Tribun-Timur.com, Selasa (13/1/2026). Anggiat berharap pemerintah di tahun 2026 ini dapat memberikan relaksasi terhadap kebijakan penghematan anggaran. Khususnya untuk kegiatan rapat dan pertemuan.