 Warta Rabu, 14 Januari 2026 - 18:02 WIB YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Penurunan jumlah wisatawan saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta maraknya hunian inap ilegal menjadi perhatian utama dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang berlangsung di Grand Rohan Yogyakarta, Rabu (14/01/2026). Rakerda yang diikuti pengurus dari seluruh kabupaten dan kota se-DIY ini merupakan bagian dari rangkaian menuju Rapat Kerja Nasional PHRI di Semarang. Ketua PHRI DIY, Dedy Pranowo Eryono, menegaskan forum tersebut bukan sekadar agenda rutin, melainkan wadah strategis untuk menyerap masukan dari empat BPC PHRI sekaligus merumuskan program kerja daerah. Hasil rapat, menurutnya, akan dibawa ke tingkat nasional sebagai dasar penyusunan program kerja BPD PHRI DIY.Salah satu isu yang mencuat adalah turunnya tingkat hunian hotel pada momen libur akhir tahun. Dedy menyebut okupansi hotel anggota PHRI sebenarnya berpotensi mencapai 60 hingga 80 persen, namun tersedot oleh maraknya akomodasi ilegal. Ia menegaskan bahwa keberadaan vila, kos harian, dan rumah sewa tanpa izin resmi justru menimbulkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten dan kota. PHRI pun mendesak pemerintah daerah untuk lebih serius menertibkan praktik tersebut, sembari menegaskan dukungan penuh terhadap akomodasi legal yang dinilai memberi kontribusi nyata bagi pariwisata. Selain penertiban hunian ilegal, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fokus utama program PHRI ke depan. Dedy menilai keistimewaan Yogyakarta harus tercermin dari kualitas hospitality, karena persaingan antar destinasi semakin ketat. Ia menekankan bahwa SDM adalah barometer keistimewaan Jogja, sehingga tamu yang datang harus merasakan pelayanan yang berbeda.Isu mahalnya tiket pesawat menuju Yogyakarta juga kembali disorot. Menurut Dedy, harga yang tinggi menghambat pergerakan wisatawan dan berpotensi membuat perjalanan ke Jogja lebih mahal dibandingkan rute internasional. Ia mencontohkan, jangan sampai wisatawan dari Sumatra harus transit di Malaysia atau Singapura karena tiket ke Jogja lebih mahal. Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menilai tantangan pariwisata ke depan semakin kompleks. Menurutnya, pelayanan dan kuliner saja tidak cukup, melainkan harus diperkuat dengan kualitas SDM, sarana, prasarana, serta substansi destinasi yang berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya inovasi agar peningkatan kunjungan wisata tidak bersifat sesaat. Halaman Selanjutnya PHRI DIY berharap Rakerda II mampu memperkuat peran organisasi, baik bagi anggota maupun pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan pariwisata. Dedy menutup dengan pesan bahwa kebersamaan adalah kunci untuk memajukan pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.