Mitrapost.com – Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran, menilai maraknya akomodasi ilegal di sejumlah daerah termasuk Bali mencerminkan lemahnya pengawasan pemerintah sebagai regulator. Melansir dari CNBC Indonesia, nilai yang menyebut tentang kemunculan unit-unit usaha liar tersebut berdasar pada sejumlah aturan perizinan usaha yang sudah jelas ditetapkan, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah hingga peraturan menteri. “Kita dalam membuat satu usaha di Indonesia ini semua ada dasar landasan hukumnya. Jadi diatur dalam undang-undang, diatur dalam peraturan pemerintah, diatur dalam peraturan menteri. Dan itu banyak kementerian/lembaga yang terlibat di dalam situ,” jelas Maulana, dikutip Rabu (14/01/2026). Menurut Maulana, aspek paling mendasar yang patut diperhatikan dalam membangun sebuah usaha adalah dengan memastikan adanya izin usaha terlebih dahulu, sebelum menjalankan operasional secara keseluruhan. “Konteksnya adalah, membangun usaha itu kan harus ada perizinan berusaha, itu dulu yang paling penting,” katanya. Dalam hal ini, pemerintah berwenang menertibkan maupun mencabut izin usaha, sekaligus pada pertanggung jawaban pengawasan. “Pemerintah itu sebagai regulator adalah yang memegang kendali dalam memberikan atau mencabut sebuah perizinan berusaha. Nah kemudian terkait pengawasannya juga seperti itu,” ucapnya. Meski perizinan terpusat pada Online Single Submission (OSS), pengawasan tetap harus dijalankan, khususnya bagi pemerintah daerah. “Nah sekarang di zaman OSS itu kan perizinan itu disentralisasi. Jadi melalui OSS itu ada pemerintah pusat, melalui sistem itu, tapi tetap hubungannya juga ke kementerian dan lembaga terkait dengan daerah. Nah kemudian pengawasan itu harus di pemerintah daerah,” tuturnya. (*) Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com  di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti" Jangan lupa kunjungi media sosial kami Video Viral Kamarkos Pojoke Pati