SEMARAPURA, NusaBali.com — Pelaku pariwisata Nusa Penida menyuarakan perlunya pengelolaan pariwisata yang lebih terarah dan berkelanjutan dalam Rapat Kerja Cabang (Rakercab) II Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Klungkung yang digelar di Caspla Bali Beach Club, Desa Kutampi Kaler, Nusa Penida, Jumat (16/1/2026).Rakercab tersebut dihadiri langsung Bupati Klungkung I Made Satria, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Klungkung I Made Sudiarkajaya, Plt Kepala Dinas Pariwisata Klungkung I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya, Camat Nusa Penida I Kadek Yoga Kusuma, perwakilan PHRI Provinsi Bali I Komang Sutama, Ketua PHRI Klungkung I Putu Darmaya, jajaran pengurus dan anggota PHRI Klungkung, serta para pemilik hotel dan restoran di wilayah Nusa Penida.Dalam forum tersebut, PHRI Klungkung menyampaikan lima usulan strategis kepada Bupati Klungkung sebagai upaya memperkuat tata kelola pariwisata daerah. Ketua PHRI Klungkung I Putu Darmaya mengatakan, usulan tersebut berangkat dari kegelisahan pelaku usaha terhadap pesatnya perkembangan pariwisata Nusa Penida yang belum sepenuhnya diimbangi sistem pengelolaan yang kuat.Lima usulan itu meliputi pembentukan Badan Pengelola Pariwisata agar pengelolaan pariwisata Nusa Penida dilakukan secara profesional, pemberian insentif pajak bagi hotel dan restoran berizin yang tergabung dalam PHRI, pelibatan PHRI dalam proses perizinan hotel dan restoran terutama terkait daya dukung dan standarisasi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik, serta pembangunan pelabuhan yang representatif.“Apa yang menjadi usulan teman-teman di PHRI ternyata bapak bupati menerima dan menyatakan siap mengerjakan. Kami sebagai pelaku pariwisata menjadi lebih tenang, bahwa pariwisata Nusa Penida akan menjadi lebih baik, berkualitas, dan berkelanjutan,” ujar Darmaya.Menanggapi hal tersebut, Bupati Klungkung I Made Satria mengapresiasi peran aktif PHRI Klungkung dalam memberikan masukan konstruktif bagi pembangunan daerah. Ia menegaskan pemerintah daerah sejalan dengan semangat penguatan tata kelola pariwisata, namun setiap kebijakan harus tetap berada dalam koridor regulasi yang berlaku.Terkait pembentukan Badan Pengelola Pariwisata, Bupati Satria menyebutkan perlu disiapkan regulasi yang matang agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Ia juga memastikan pembangunan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.“Pada tahun 2026, pembangunan jalan, penyediaan air bersih, peningkatan jaringan listrik, serta pembangunan Jembatan Ceningan–Lembongan akan mulai direalisasikan,” ujarnya.Selain itu, penataan pelabuhan di Banjar Nyuh, Desa Ped, Nusa Penida, direncanakan dikerjakan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI pada tahun 2026. Sementara usulan insentif pajak dan pelibatan PHRI dalam rekomendasi perizinan, menurut Bupati Satria, masih perlu dikaji lebih lanjut agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.Dalam kesempatan yang sama, Bupati Satria juga memaparkan sejumlah langkah terobosan Pemkab Klungkung di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Ia mengakui ruang fiskal pemerintah daerah pada 2025 relatif terbatas karena anggaran telah ditetapkan sebelumnya. Namun pada 2026, Pemkab Klungkung berupaya menjaga laju pembangunan melalui berbagai skema pembiayaan.Upaya tersebut antara lain dengan meminjam dana ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp229 miliar, mengajukan Bantuan Keuangan Khusus ke Kabupaten Badung dan Gianyar, serta membuka peluang kerja sama dengan investor melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan pelabuhan dan penyediaan air bersih.Rakercab PHRI Klungkung ditutup dengan komitmen penguatan komunikasi lintas sektor. Anggota DPRD Klungkung I Wayan Kariana yang turut hadir menyatakan kesiapan memfasilitasi PHRI Klungkung untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD Klungkung apabila diperlukan. Menurutnya, berbagai persoalan pariwisata di lapangan perlu dibahas secara terbuka agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan daerah dan pelaku pariwisata. *gik