Perbaikan Data
Perbaikan Data khusus anggota
Klik Di Sini

Istana Benarkan Ponakan Prabowo Diusulkan Jadi Deputi Gubernur BI

Jogja - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi jika Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjadi salah satu nama yang diusulkan untuk mengisi posisi deputi gubernur di Bank Indonesia (BI). Ada beberapa nama yang disebut akan diusulkan untuk mengikuti proses mengisi jabatan tersebut.Dilansir detikFinance, Prasetyo Hadi menyebut hal itu bermula dari adanya deputi gubernur BI yang mengundurkan diri. Diketahui yang mengundurkan diri adalah Juda Agung.Karena itu, pemerintah pun melakukan pengajuan nama-nama untuk disetor ke DPR dalam rangka fit and proper test pengganti Juda. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dia bilang ada sekitar 3 nama yang akan diusulkan, salah satunya adalah Thomas Djiwandono. Prosesnya akan dimulai dengan pengiriman Surat Presiden."Jadi begini, sebelum menyebut nama salah satu, berkenaan dengan Deputi Gubernur BI, itu bermula dari adanya surat pengunduran diri dari salah satu Deputi Gubernur yang kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku harus dilakukan proses mengisi jabatan yang ditinggalkan," beber Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026)."Yang ini kemudian dilanjutkan dengan presiden kirim surpres ke DPR karena proses pemilihan ada di DPR melalui uji kompetensi atau fit and proper test. Ada beberapa nama dan yang salah satu nama yang diusulkan memang pak Wamenkeu Tommy (Thomas Djiwandono)," lanjutnya.Prasetyo urung menyebutkan dua nama lainnya selain Thomas yang akan diajukan untuk melakukan fit and proper test ke DPR. Diketahui Thomas Djiwandono sendiri selama ini dikenal dekat dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia merupakan salah satu keponakan Prabowo.Thomas juga sempat menempati posisi penting di Partai Gerindra. Lebih lanjut, Thomas sendiri diangkat menjadi Wakil Menteri Keuangan sejak 18 Juli 2024 di kabinet Indonesia Maju, kemudian dia dilanjutkan tugasnya di Kabinet Merah Putih yang mulai berkuasa sejak Oktober 2025. (afn/alg)