JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menilai bahwa wacana meniadakan rute transit online travel agent (OTA) bukanlah solusi mengatasi harga tiket yang mahal. Maulana mengatakan, wacana agar OTA tidak lagi mengalihkan pencarian ke penerbangan transit ketika direct flight habis justru dianggap berpotensi merugikan konsumen dan mempersempit akses antarwilayah. “Kalau saya jujur aja, saya tidak setuju dengan ide Kemenhub untuk menghilangkan opsi transit. Sekarang ini traveler itu punya kebutuhan beragam untuk ber-traveling, dengan tujuan apa pun,” kata Maulana Yusran dalam keterangan resmi, Jumat (23/1/2026). Baca juga: Diskon Tiket Kereta Cepat Whoosh Jakarta–Bandung Rp 225.000, Berlaku hingga 31 Januari 2026 “Masalahnya bukan di OTA. Yang harus dievaluasi itu faktor apa yang membuat tiket domestik mahal. Bukan menutup informasinya,” ungkap dia. Dia menilai platform digital seperti OTA sejatinya hadir untuk membantu konsumen “menjahit” perjalanan sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka. Menutup opsi transit dinilai tidak menyelesaikan masalah, karena rute tersebut tetap akan muncul di platform lain, termasuk saat konsumen datang langsung ke maskapai. “Kalau OTA tidak diperbolehkan menampilkan rute transit, apakah itu menjamin rute transit tidak muncul di OTA lainnya? OTA mana yang bisa disuruh Kemenhub untuk menghilangkan jalur transit? Apakah bisa seluruh OTA disuruh tutup? Tidak mungkin,” lanjut dia. Maulana juga mempertanyakan alasan di balik wacana tersebut. Jika tujuannya agar harga mahal tidak terlihat publik, menurutnya itu justru menunjukkan pendekatan yang keliru. “Kenapa rute transit itu ditutup? Supaya nggak kelihatan harganya mahal. Tapi faktanya kan kondisi itu tetap ada. Pada saat datang ke airline, maskapai juga akan membuatkan kombinasi rute,” ujarnya. Dia menilai bahwa himbauan tersebut hanya untuk menghilangkan “image” mahal, bukan menurunkan biaya perjalanan itu sendiri. Padahal, realitas mahalnya perjalanan domestik, khususnya ke wilayah Indonesia Timur dan ujung barat seperti Sumatera merupakan persoalan struktural yang harus dievaluasi. “Indonesia ini negara kepulauan yang luas. Fakta bahwa traveling ke ujung Sumatera dan ke Indonesia Timur itu mahal, itu nggak bisa dipungkiri. Tapi jangan karena mahal, aksesnya malah dihilangkan,” jelas Maulana. Menurut Maulana, langkah tersebut justru berisiko memperburuk kondisi daerah yang selama ini sudah terkendala konektivitas dan distribusi wisatawan. Apalagi dikatakan bahwa OTA bukan pihak yang menciptakan harga maupun rute, melainkan maskapai penerbangan itu sendiri. “OTA itu kan tidak membentuk rute dan tidak membentuk harga. Itu create by system. Sistem yang membaca semuanya,” jelasnya. Ia membandingkan mekanisme tersebut dengan sistem pencarian hotel, di mana konsumen bisa melihat harga termurah hingga termahal, rating, dan kelas hotel secara terbuka. Digitalisasi, menurutnya, justru memberi keleluasaan bagi masyarakat untuk memilih kombinasi perjalanan yang paling masuk akal. “Kalau itu dilarang, alasannya enggak tepat. Kalau supaya tidak muncul harga mahal, berarti hanya mementingkan persepsi publiknya saja,” kata dia. “Tidak ada benefit plus bagi masyarakat. Justru merugikan karena informasinya hilang,” lanjutnya. Maulana juga menyoroti lemahnya konektivitas domestik yang justru membuat rute luar negeri lebih menarik. Salah satu contoh yang disampaikan adalah Aceh. “Sekarang orang mau ke Aceh harus transit ke Kuala Lumpur. Itu fakta. Penerbangan domestiknya kan paling cuma dari Jakarta. Bahkan dari Sumatera lebih murah ke Kuala Lumpur daripada ke Jakarta,” jelas Maulana. Dari sisi industri, Maulana mengingatkan adanya risiko ketidakpastian hukum dan iklim usaha. Ia mempertanyakan sejauh mana Kemenhub bisa memaksa seluruh OTA, terutama OTA asing yang tidak berbadan hukum di Indonesia dapat mematuhi imbauan tersebut. “Himbauan itu apakah akan dituruti semua OTA? Kan tidak. Apalagi OTA yang tidak berbadan hukum di Indonesia. Kebijakan semacam itu justru hanya akan menekan OTA lokal yang patuh aturan, sementara pemain asing tetap bebas beroperasi,” ujarnya. Harga tiket pesawat mahal Sebelumnya, lonjakan harga tiket pesawat domestik bukan lagi sekadar keluhan musiman. Bahkan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin turut mengeluh ketika mengirim relawan Kemenkes ke Sumatera dalam upaya membantu korban banjir dan longsor, yang akhirnya harus transit ke Malaysia terlebih dahulu. Isu ini telah mengakar dan berulang kali menjadi perbincangan di ruang publik, mulai dari media sosial, forum konsumen, hingga pelaku industri pariwisata. Masyarakat pun mendesak pemerintah memberikan solusi atas masalah harga tiket pesawat mahal ini yang tidak kunjung selesai. Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty mengatakan, penerbangan domestik seharusnya menjadi solusi transportasi yang mudah dijangkau masyarakat luas. “Kondisi ini jelas tidak ideal. Penerbangan domestik seharusnya menjadi pengikat bangsa, bukan moda transportasi yang sulit dijangkau oleh masyarakat luas,” ungkap Saadiah Uluputty. Sementara itu, Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Agustinus Budi Hartono meminta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk mengatur OTA agar meniadakan rute transit. Dia bilang, penjualan tiket pesawat melalui OTA adalah pemicu lonjakan harga. "Bu Made (Deputi Pemasaran Kemenparekraf) saya minta tolong ya masalah online travel agent itu dibicarakan dengan teman-teman OTA. Itu menjadi satu komplain juga, menjadi suatu masalah terus buat kita. Begitu direct flight-nya habis, yang jual ini bisa puter-puter yang naikin harganya gila-gilaan," kata Agustinus Senin (19/1/2026). Baca juga: Desak OTA Asing Ilegal Diblokir, PHRI: Pelaku Usaha Domestik Jadi Korban Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang