Denpasar, MCI News – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan bahwa sektor pariwisata Bali saat ini menghadapi berbagai tantangan yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Kondisi tersebut tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan seluruh pelaku industri pariwisata, Jumat (23/01/2026). Penegasan tersebut disampaikan Dewa Made Indra saat menghadiri pengukuhan pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badan Pimpinan Daerah Bali periode 2025–2030 yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Daerah I Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali. “Era saat ini adalah era kolaborasi. Tantangan yang dihadapi pariwisata Bali hanya bisa diselesaikan jika pemerintah dan pelaku industri bekerja bersama,” ujar Dewa Made Indra. Ia menekankan pentingnya sinergi kebijakan, komunikasi yang berkelanjutan, serta keterbukaan data agar pengelolaan pariwisata Bali tetap berkelanjutan dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau Cok Ace, mengungkapkan bahwa PHRI Bali mencatat penurunan tingkat okupansi hotel sepanjang tahun 2025, meskipun jumlah kunjungan wisatawan ke Bali menunjukkan tren peningkatan. “Jika dibandingkan antara tahun 2024 dan 2025, tingkat okupansi hotel memang mengalami penurunan sekitar 8 persen,” ungkap Cok Ace. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi anomali dalam struktur pariwisata Bali karena peningkatan kunjungan wisatawan tidak berbanding lurus dengan kinerja hotel maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Situasi ini dinilai berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Bali yang sebagian besar bergantung pada sektor pariwisata. “Kunjungan wisatawan meningkat, tetapi okupansi menurun dan PAD juga tidak naik signifikan. Jika PAD tidak meningkat, maka kesejahteraan masyarakat tentu ikut terpengaruh,” jelasnya. Cok Ace menambahkan bahwa penurunan okupansi pada bulan Januari merupakan pola musiman yang terjadi hampir setiap tahun dan tidak berkaitan langsung dengan kondisi cuaca ekstrem. Ia juga menyoroti maraknya akomodasi yang tidak terdaftar secara resmi, yang dinilai memecah distribusi wisatawan dan menggerus pangsa pasar hotel resmi. “Banyak akomodasi yang tidak terdaftar ikut mengambil wisatawan, dan hal ini berdampak pada okupansi hotel resmi,” katanya. PHRI Bali menekankan pentingnya penguatan basis data pariwisata yang valid dan terintegrasi sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan kebutuhan akomodasi ke depan, agar pertumbuhan pariwisata Bali benar-benar berdampak positif bagi industri dan masyarakat.