UPDATEBALI.com, DENPASAR – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan bahwa sektor pariwisata Bali tengah menghadapi tantangan kompleks yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Situasi tersebut tidak dapat disikapi secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi erat dan berkelanjutan antara pemerintah daerah dengan seluruh pelaku industri pariwisata. Penegasan itu disampaikan saat menghadiri pengukuhan pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPD Bali periode 2025–2030 yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I Tahun 2026, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat, 23 Januari 2026. “Era saat ini adalah era kolaborasi. Tantangan yang dihadapi pariwisata Bali hanya bisa diselesaikan jika pemerintah dan pelaku industri bekerja bersama,” ujar Dewa Made Indra. Ia menekankan pentingnya sinergi kebijakan, komunikasi yang konsisten, serta kesamaan arah pembangunan agar pengelolaan pariwisata Bali tetap berkelanjutan dan memberi dampak nyata bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau Cok Ace, mengungkapkan adanya penurunan tingkat okupansi hotel sepanjang 2025, meskipun jumlah kunjungan wisatawan ke Bali terus menunjukkan tren peningkatan. “Jika dibandingkan antara tahun 2024 dan 2025, tingkat okupansi hotel memang mengalami penurunan sekitar 8 persen,” ungkapnya. Kondisi tersebut dinilai sebagai anomali dalam struktur pariwisata Bali, karena peningkatan kunjungan tidak berbanding lurus dengan kinerja hotel maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Cok Ace, ketimpangan tersebut berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Bali yang sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor pariwisata. “Kunjungan wisatawan meningkat, tetapi okupansi menurun dan PAD juga tidak naik signifikan. Jika PAD tidak meningkat, maka kesejahteraan masyarakat tentu ikut terpengaruh,” jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa penurunan okupansi pada bulan Januari merupakan pola musiman yang terjadi hampir setiap tahun dan tidak berkaitan langsung dengan faktor cuaca ekstrem. Menurutnya, kondisi cuaca buruk merupakan fenomena global yang tidak hanya terjadi di Bali. Selain faktor musiman, PHRI Bali menyoroti maraknya akomodasi yang tidak terdaftar secara resmi. Keberadaan usaha akomodasi ilegal tersebut dinilai memecah distribusi wisatawan dan menggerus pangsa pasar hotel-hotel yang telah terdaftar dan patuh terhadap regulasi. “Banyak akomodasi yang tidak terdaftar ikut mengambil wisatawan, dan hal ini berdampak pada okupansi hotel resmi,” katanya. Karena itu, PHRI Bali menekankan urgensi penguatan basis data pariwisata yang valid dan terintegrasi sebagai landasan perumusan kebijakan serta proyeksi kebutuhan akomodasi ke depan. “Tanpa data yang akurat, sulit menentukan apakah Bali masih memerlukan tambahan kamar atau justru sudah mengalami kelebihan pasokan,” pungkas Cok Ace. Melalui momentum Rakerda ini, PHRI Bali berharap terbangun sinergi kebijakan yang lebih kuat antara pemerintah dan pelaku industri pariwisata, sehingga pertumbuhan pariwisata Bali benar-benar berdampak positif bagi industri sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(yud/ub)