Target di periode ini satu hal yang sangat sulit, proyeksi ke depan adalah databaseDenpasar (ANTARA) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali menargetkan pengumpulan secara lengkap data akomodasi pariwisata di Bali di periode kepengurusan yang baru 2025-2030.“Target di periode ini satu hal yang sangat sulit, proyeksi ke depan adalah database, Pak Gubernur sudah mengeluarkan Pergub tentang kewajiban setiap usaha masuk asosiasi namun sampai sekarang tidak direspons secara baik,” kata Ketua DPD PHRI Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati atau Cok Ace.Cok Ace di Denpasar, Bali, Jumat, menjelaskan bahwa data usaha pariwisata terutama hotel dan restoran sangat penting terutama untuk pemerintah.Selain untuk memastikan para pelaku usaha membayar pajak kepada daerah, data akomodasi bisa digunakan untuk memetakan kebutuhan fasilitas kepariwisataan di Bali.“Ini untuk proyeksi ke depan apakah masih perlu suplai lagi, apakah perlu kamar lagi, tentu ini yang akan kita perlukan dari data tersebut,” ujar Ketua PHRI Bali lima periode itu.Cok Ace resmi memimpin DPD PHRI Bali periode kelima (2025-2030) setelah pelantikan di Denpasar pada Jumat ini.Cok Ace melihat target ini paling mendesak untuk didukung, apalagi persoalan pariwisata Bali hari ini adalah tingginya kunjungan wisata berbanding terbalik dengan okupansi.Okupansi sendiri dihitung berdasarkan keterisian pada akomodasi resmi yang tergabung dalam asosiasi.Sepanjang 2025 saja kunjungan wisatawan yang ditarget 6,5 juta tembus di angka 7,05 juta, namun anehnya okupansi hotel menurun 8 persen.“Hal yang sangat bertentangan di mana okupansi hotel turun 8 persen, dan menyedihkannya lagi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Badung yang ditargetkan Rp9 triliun tidak tercapai,” ujar Mantan Wakil Gubernur Bali itu.Kondisi ini dinilai sangat mengkhawatirkan sebab ada perubahan yang sangat terasa di Bali.Jika sebelumnya pariwisata Bali mampu bangkit bahkan setelah terjadi peristiwa 98, bom Bali, gunung meletus, dan COVID-19, kali ini menjadi lebih berat.Pergeseran yang dirasakan Cok Ace adalah mengikisnya modal budaya karena masyarakat mulai menolak setelah merasakan dampak-dampak buruk dari masifnya pembangunan pariwisata.Maka itu dengan data yang jelas Pemprov Bali dapat mengintervensi usaha ilegal atau pembangunan yang merugikan bagi Bali.“Kita lihat sekarang wisatawannya meningkat tapi menurun okupansinya dan PAD-nya tidak meningkat signifikan, kalau PAD tidak meningkat tentu kesejahteraan masyarakat juga tidak bisa meningkat, jadi ini kita menelah kenapa bisa terjadi anomali seperti itu,” kata Cok Ace.Baca juga: PHRI sebut pemesanan kamar hotel di Badung Bali penuhBaca juga: PHRI: Puncak libur Nataru di Bali setelah 20 Desember 2025Baca juga: Hotel di Bali siapkan program indoor mitigasi cuaca sambut libur NatalBaca juga: Mantan Wagub Bali terpilih pimpin PHRI 2025-2030Pewarta: Ni Putu Putri MuliantariEditor: Agus Salim Copyright © ANTARA 2026 Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.