Home / Ekbis Jumat, 23 Januari 2026 20:05 WITA Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati. Males Baca? DENPASAR — Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati atau Cok Ace, menyoroti anomali pariwisata Bali di tengah meningkatnya kunjungan wisatawan, namun tidak diiringi dengan kinerja hotel dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut disampaikan Cok Ace saat pengukuhan pengurus PHRI BPD Bali periode 2025–2030 yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (23/1/2026). Cok Ace mengungkapkan, sepanjang tahun 2025 tingkat okupansi hotel di Bali justru mengalami penurunan meski jumlah wisatawan terus meningkat. “Jika dibandingkan antara tahun 2024 dan 2025, tingkat okupansi hotel memang mengalami penurunan sekitar 8 persen,” ujarnya. Menurut mantan Wakil Gubernur Bali ini, kondisi tersebut menjadi sinyal kuat adanya ketidakseimbangan dalam struktur pariwisata Bali. Peningkatan kunjungan wisatawan tidak berbanding lurus dengan tingkat hunian hotel maupun kontribusi terhadap PAD. “Kunjungan wisatawan meningkat, tetapi okupansi menurun dan PAD juga tidak naik signifikan. Jika PAD tidak meningkat, maka kesejahteraan masyarakat tentu ikut terpengaruh,” tegas Cok Ace. Ia menjelaskan, penurunan okupansi pada Januari sejatinya merupakan pola musiman yang hampir terjadi setiap tahun dan tidak bisa semata-mata dikaitkan dengan faktor cuaca ekstrem. Menurutnya, cuaca buruk saat ini merupakan fenomena global, bukan hanya dialami Bali. Selain faktor musiman, Cok Ace menyoroti maraknya akomodasi yang tidak terdaftar secara resmi. Keberadaan akomodasi ilegal tersebut dinilai memecah distribusi wisatawan dan menggerus pangsa pasar hotel-hotel yang tercatat secara resmi. “Banyak akomodasi yang tidak terdaftar ikut mengambil wisatawan, dan hal ini berdampak langsung pada okupansi hotel resmi,” katanya. Untuk itu, PHRI Bali mendorong penguatan basis data pariwisata yang valid dan terintegrasi sebagai dasar perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan pariwisata ke depan. Data yang akurat dinilai penting untuk menentukan apakah Bali masih membutuhkan tambahan kamar hotel atau justru sudah mengalami kelebihan pasokan. “Tanpa data yang akurat, sulit menentukan arah kebijakan. Apakah Bali masih perlu menambah kamar atau justru sudah over supply,” pungkasnya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan bahwa sektor pariwisata Bali saat ini menghadapi tantangan kompleks, baik dari faktor internal maupun eksternal. Menurutnya, tantangan tersebut tidak bisa dihadapi secara parsial. “Era saat ini adalah era kolaborasi. Tantangan yang dihadapi pariwisata Bali hanya bisa diselesaikan jika pemerintah dan pelaku industri bekerja bersama,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya sinergi kebijakan serta komunikasi yang berkelanjutan antara pemerintah dan pelaku industri agar pariwisata Bali tetap berkelanjutan dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat. Editor: Lan Ikuti Saluran WhatsApp MCW News Dapatkan berita & update terbaru langsung setiap hari Follow Follow TAG: PHRI Ekonomi Pendapatan Asli Daerah PAD Hotel Dan Restoran