UANG PHRI Bali menargetkan pengumpulan data akomodasi pariwisata secara lengkap di periode kepengurusan 2025-2030, fokus mengatasi anomali okupansi hotel dan penurunan Pendapatan Asli Daerah. Sabtu, 24 Jan 2026 01:19:50 PHRI Bali menargetkan pengumpulan data akomodasi pariwisata secara lengkap di periode kepengurusan 2025-2030, fokus mengatasi anomali okupansi hotel dan penurunan Pendapatan Asli Daerah. (AntaraNews) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali telah menetapkan target ambisius untuk periode kepengurusan 2025-2030. Organisasi ini bertekad untuk mengumpulkan data akomodasi pariwisata di seluruh Bali secara lengkap dan komprehensif. Inisiatif ini dipandang krusial untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi sektor pariwisata di Pulau Dewata.Ketua DPD PHRI Bali, Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati atau yang akrab disapa Cok Ace, menjelaskan bahwa database yang akurat menjadi prioritas utama. Menurutnya, data ini sangat penting bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan yang tepat. Cok Ace baru saja resmi memimpin PHRI Bali untuk periode kelima setelah pelantikannya di Denpasar pada Jumat ini.Pengumpulan data ini diharapkan dapat memberikan gambaran jelas mengenai kondisi riil industri perhotelan dan restoran. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang kewajiban setiap usaha masuk asosiasi. Namun, respons terhadap peraturan ini masih belum optimal, mendorong PHRI Bali untuk mengambil langkah proaktif.Pentingnya Database Pariwisata Bali untuk Kebijakan TepatCok Ace menekankan bahwa ketersediaan data usaha pariwisata, khususnya hotel dan restoran, memiliki peran vital bagi pemerintah daerah. Data ini tidak hanya berfungsi untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha dalam membayar pajak daerah, tetapi juga sebagai alat strategis. Dengan data yang lengkap, pemerintah dapat memetakan kebutuhan fasilitas kepariwisataan di Bali secara lebih akurat.“Ini untuk proyeksi ke depan apakah masih perlu suplai lagi, apakah perlu kamar lagi, tentu ini yang akan kita perlukan dari data tersebut,” ujar Ketua PHRI Bali lima periode itu. Informasi tersebut akan menjadi dasar pengambilan keputusan terkait investasi dan pengembangan infrastruktur pariwisata di masa mendatang. Tanpa data yang valid, perencanaan pembangunan bisa menjadi tidak efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar.Meskipun Gubernur Bali telah mengeluarkan Pergub yang mewajibkan setiap usaha pariwisata untuk masuk ke dalam asosiasi, implementasinya masih menghadapi kendala. Respons dari pelaku usaha belum sepenuhnya sesuai harapan. Oleh karena itu, PHRI Bali merasa perlu untuk lebih gencar dalam upaya pengumpulan data ini sebagai langkah mendesak.Anomali Okupansi Hotel dan Pendapatan Asli DaerahSalah satu alasan utama di balik urgensi pengumpulan data ini adalah adanya anomali mencolok dalam sektor pariwisata Bali. Cok Ace menyoroti bahwa tingginya kunjungan wisatawan saat ini berbanding terbalik dengan tingkat okupansi hotel. Sepanjang 2025, kunjungan wisatawan yang ditargetkan 6,5 juta tembus di angka 7,05 juta.Ironisnya, meskipun jumlah wisatawan meningkat signifikan, okupansi hotel justru menurun sebesar 8 persen. “Hal yang sangat bertentangan di mana okupansi hotel turun 8 persen, dan menyedihkannya lagi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Badung yang ditargetkan Rp9 triliun tidak tercapai,” ujar Mantan Wakil Gubernur Bali itu. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengelolaan pariwisata dan distribusi pendapatan.Penurunan okupansi hotel yang dihitung berdasarkan akomodasi resmi yang tergabung dalam asosiasi menunjukkan adanya pergeseran. Anomali ini mengindikasikan bahwa sebagian besar wisatawan mungkin memilih akomodasi tidak resmi atau yang tidak terdaftar. Jika PAD tidak meningkat secara signifikan, kesejahteraan masyarakat Bali juga tidak akan terangkat, sehingga perlu penelusuran lebih lanjut.Tantangan dan Pergeseran Pariwisata Bali yang MendesakKondisi pariwisata Bali saat ini dinilai sangat mengkhawatirkan karena ada perubahan mendasar yang terjadi. Cok Ace membandingkan situasi ini dengan krisis-krisis sebelumnya seperti peristiwa 1998, Bom Bali, letusan gunung, hingga pandemi COVID-19. Menurutnya, tantangan kali ini terasa lebih berat dan kompleks dibandingkan masa lalu yang berhasil dilewati Bali.Pergeseran yang dirasakan Cok Ace adalah terkikisnya “modal budaya” Bali, di mana masyarakat mulai menunjukkan penolakan. Hal ini terjadi setelah mereka merasakan dampak-dampak buruk dari pembangunan pariwisata yang masif dan kurang terkontrol. Pembangunan yang tidak terencana dengan baik dapat merusak lingkungan, budaya, dan struktur sosial masyarakat lokal.Dengan data yang jelas dan akurat, Pemerintah Provinsi Bali (Pemprov Bali) diharapkan dapat melakukan intervensi efektif terhadap usaha ilegal atau pembangunan yang merugikan. “Kita lihat sekarang wisatawannya meningkat tapi menurun okupansinya dan PAD-nya tidak meningkat signifikan, kalau PAD tidak meningkat tentu kesejahteraan masyarakat juga tidak bisa meningkat, jadi ini kita menelah kenapa bisa terjadi anomali seperti itu,” pungkas Cok Ace. Data akan menjadi kunci untuk mengidentifikasi akar masalah dan merumuskan solusi berkelanjutan bagi pariwisata Bali.Sumber: AntaraNews Sorot Topik Terkait Okupansi Hotel di Bali pada 2025 Menurun, Terungkap Ini Penyebabnya Jika dibandingkan tahun 2024 lalu penurunan keterisian kamar hotel di Bali turun sekitar 2-3 persen. Penertiban Akomodasi Ilegal Bali: Gubernur Koster Kumpulkan OTA untuk Tata Ulang Pariwisata Gubernur Bali Wayan Koster mengambil langkah tegas dalam penertiban akomodasi ilegal Bali dengan mengumpulkan Online Travel Agent (OTA) untuk memastikan kepatuhan regulasi dan optimalisasi pendapatan daerah. Sambut Libur Nataru, Hotel di Bali Siapkan Program Indoor Mitigasi Cuaca Buruk Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali menyiapkan program indoor untuk Mitigasi Cuaca Hotel Bali saat libur Natal dan Tahun Baru. Apa saja program inovatif yang ditawarkan? Penerimaan Pajak Bali Tembus Rp13,07 Triliun per Oktober 2025, Optimisme Target Tercapai Penerimaan Pajak Bali per Oktober 2025 mencapai Rp13,07 triliun, menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 10,32% dibandingkan tahun sebelumnya, memicu optimisme DJP Bali terhadap pencapaian target. Hotel di Bekasi Masih Sepi, Kontrak Kerja Karyawan Banyak yang Diputus Dampak kebijakan tersebut tidak hanya mengurangi kegiatan pemerintahan saja melainkan mempengaruhi sektor swasta. Kata Menpar soal Gelombang PHK Pekerja Pariwisata di Bali Dampak Kebijakan Efisiensi Pemerintah Dia berharap okupansi hotel dan usaha MICE di Bali segera membaik setelah pemerintah melakukan penyesuaian pola efisensi.