Kalangan pengusaha pariwisata menyuarakan penolakan tegas terhadap usulan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk meniadakan opsi rute penerbangan transit pada platform pemesanan tiket daring atau online travel agent (OTA). Usulan ini, yang disebut-sebut datang dari Kemenhub, dinilai tidak menyentuh akar permasalahan mahalnya harga tiket pesawat di Indonesia. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran, menyatakan bahwa ide Kemenhub tersebut justru berpotensi merugikan konsumen dan mempersempit akses konektivitas antarwilayah. Menurutnya, beragamnya kebutuhan perjalanan masyarakat saat ini menuntut ketersediaan opsi transit. Pembaca dapat menelusuri artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id PHRI: Solusi Kemenhub Keliru, Tak Selesaikan Masalah Maulana Yusran menegaskan, penghapusan opsi transit di OTA bukanlah solusi efektif untuk mengatasi persoalan harga tiket yang tinggi. “Kalau saya jujur aja, saya tidak setuju dengan ide Kemenhub untuk menghilangkan opsi transit. Sekarang ini traveler itu punya kebutuhan beragam untuk ber-traveling, dengan tujuan apa pun,” terang Maulana pada Minggu (25/1/2026). Ia menambahkan, rute transit akan tetap tersedia melalui saluran pembelian tiket lainnya, termasuk langsung dari maskapai. Oleh karena itu, jika tujuan usulan tersebut hanya untuk menyembunyikan citra tiket mahal dari publik, Maulana menilai pendekatan tersebut keliru. “Kalau OTA tidak diperbolehkan menampilkan rute transit, apakah itu menjamin rute transit tidak muncul di jalur pemesanan lainnya?” tanya Maulana, sebagaimana dihimpun Mureks. Menurut pantauan Mureks, Kemenhub sebelumnya mengungkapkan usulan ini sebagai respons atas mahalnya tiket pesawat di OTA, yang dinilai banyak menawarkan pilihan penerbangan transit. Kemenhub disebut telah mengusulkan opsi penghapusan pilihan rute transit ini kepada Kementerian Pariwisata. DPR Soroti Persoalan Struktural Tiket Mahal Di sisi lain, Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, turut menyoroti mahalnya penerbangan domestik yang seharusnya menjadi sarana penghubung antar daerah di Indonesia. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak mengambil kebijakan yang justru mempersulit masyarakat dalam menjangkau moda transportasi. Saadiah menekankan bahwa mahalnya biaya perjalanan domestik, khususnya menuju wilayah Indonesia Timur dan ujung barat seperti Sumatera, merupakan persoalan struktural yang memerlukan evaluasi menyeluruh. “Kondisi ini jelas tidak ideal. Penerbangan domestik seharusnya menjadi pengikat bangsa, bukan moda transportasi yang sulit dijangkau oleh masyarakat luas,” ungkap Saadiah. Para pengusaha dan wakil rakyat sepakat bahwa solusi untuk harga tiket pesawat yang mahal harus menyentuh akar masalah, bukan sekadar menghilangkan opsi yang justru dibutuhkan oleh konsumen dan konektivitas nasional.