DENPASAR, HARIANKOTA.COM – Tekanan terhadap industri perhotelan di Bali masih berlanjut memasuki awal 2026. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPD Bali kembali menyoroti rendahnya tingkat hunian hotel di tengah arus kunjungan wisatawan yang terus meningkat. Ketua PHRI BPD Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace), menyebut kondisi tersebut sebagai sinyal ketimpangan serius dalam struktur pariwisata Bali. Berdasarkan evaluasi kinerja industri sepanjang 2025, tingkat okupansi hotel tercatat mengalami penurunan sekitar 8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. “Jumlah wisatawan terus bertambah, tetapi tingkat hunian hotel justru menurun. Ini menunjukkan ada persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi,” ujar Cok Ace. Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada pelaku usaha perhotelan, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kesejahteraan masyarakat Bali. “Ketika okupansi menurun dan PAD tidak meningkat signifikan, maka efeknya akan terasa ke tenaga kerja dan ekonomi lokal,” jelasnya. PHRI Bali menilai, penurunan okupansi pada periode awal tahun memang kerap terjadi secara musiman. Namun, tekanan kali ini dinilai lebih kompleks karena terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Cok Ace menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak semata-mata dipengaruhi faktor cuaca. Ia menyebut cuaca ekstrem merupakan fenomena global yang tidak hanya berdampak pada Bali. Selain faktor musiman, PHRI Bali kembali menyoroti maraknya akomodasi yang tidak terdata secara resmi. Keberadaan penginapan ilegal dinilai menjadi salah satu penyebab utama terpecahnya pasar wisatawan dan menurunnya tingkat hunian hotel yang berizin. “Banyak wisatawan menginap di akomodasi yang tidak tercatat. Ini membuat distribusi tamu ke hotel resmi semakin tertekan,” tegasnya. PHRI Bali mendorong pemerintah daerah untuk segera memperkuat pendataan dan pengawasan akomodasi, sekaligus membangun basis data pariwisata yang terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan ke depan. “Data yang akurat sangat penting untuk menentukan arah pengembangan pariwisata Bali, termasuk soal kebutuhan kamar dan pengendalian pembangunan akomodasi,” katanya. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa tantangan pariwisata saat ini membutuhkan pendekatan kolaboratif. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menilai persoalan pariwisata tidak dapat diselesaikan secara parsial. “Pengelolaan pariwisata Bali harus dilakukan bersama. Sinergi antara pemerintah dan pelaku industri menjadi kunci agar pariwisata tetap berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya. Dengan berbagai dinamika tersebut, PHRI Bali berharap evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pariwisata dapat segera dilakukan agar pertumbuhan kunjungan wisatawan sejalan dengan kesehatan industri dan kesejahteraan masyarakat Bali.***