Ketua DPD PHRI Riau, Ir Nofrizal saat membuka Rakerda II PHRI Riau, Kamis (5/2/2026). foto: afrila yobi/goriauPEKANBARU – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Riau menegaskan pentingnya sinergi yang lebih kuat antara pelaku usaha pariwisata dan pemerintah daerah dalam mendorong pemulihan sekaligus pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Penegasan itu disampaikan Ketua DPD PHRI Riau, Ir Nofrizal, saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II PHRI Riau Tahun 2026 yang digelar di Hotel Mutiara Merdeka, Pekanbaru, Kamis (5/2/2026). Dalam sambutannya, Nofrizal menyampaikan bahwa tema Rakerda tahun ini, “Sinergisitas Bersama Pemerintah Daerah”, dipilih sebagai refleksi atas kebutuhan mendesak kolaborasi lintas sektor. Menurut dia, kemajuan pariwisata tidak mungkin dicapai jika hanya mengandalkan satu pihak. “Pariwisata adalah sektor yang sangat dekat dengan pemerintah. Tanpa dukungan kebijakan, regulasi, dan iklim usaha yang kondusif dari pemerintah daerah, pariwisata tidak akan berkembang secara optimal,” ujar Nofrizal. Ia menekankan bahwa industri hotel dan restoran bukan sekadar penyedia jasa akomodasi dan makanan, tetapi merupakan penggerak ekonomi daerah yang memiliki dampak luas. Kontribusi sektor ini, kata dia, tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga masyarakat dan pemerintah daerah melalui pendapatan asli daerah (PAD). Nofrizal memaparkan, saat ini PHRI Riau memiliki 87 anggota aktif dengan jumlah tenaga kerja mencapai sekitar 5.500 orang. Angka tersebut mencerminkan besarnya peran sektor perhotelan dan restoran dalam menyediakan lapangan kerja, khususnya bagi tenaga kerja lokal dan vokasi. “Ketika hotel dan restoran tumbuh, maka kontribusinya terhadap PAD melalui pajak dan retribusi pariwisata juga meningkat. Ini menjadi salah satu tulang punggung pendapatan daerah,” katanya. Selain itu, sektor perhotelan dan restoran juga menyerap tenaga kerja dari berbagai latar belakang pendidikan, mulai dari lulusan SMK vokasi hingga perguruan tinggi pariwisata dan lembaga pelatihan kerja. Di Provinsi Riau sendiri terdapat sedikitnya 17 SMK vokasi dengan jurusan pariwisata yang menjadi pemasok tenaga kerja bagi industri tersebut. Dari sisi keuangan, industri perhotelan dan restoran turut mendorong perputaran ekonomi daerah melalui investasi, pembiayaan perbankan, serta transaksi usaha dalam skala besar. Aktivitas ini berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi regional. “Perputaran uang di sektor hotel sangat besar. Ini juga berdampak pada sektor lain, seperti transportasi darat, laut, dan udara. Tingkat hunian hotel dan kunjungan wisata selalu sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat,” ujar Nofrizal. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa industri perhotelan merupakan sektor padat modal dengan nilai investasi yang besar dan masa pengembalian yang relatif panjang. Oleh karena itu, diperlukan peran strategis pemerintah daerah dalam menciptakan kepastian usaha. PHRI Riau, lanjut Nofrizal, berharap adanya kebijakan yang mendorong peningkatan pendapatan sektor pariwisata secara berkelanjutan, kemudahan dan kepastian perizinan, serta iklim investasi yang kondusif. Selain itu, kolaborasi berkelanjutan dalam promosi pariwisata dan pengembangan destinasi unggulan daerah juga dinilai sangat penting. “PHRI siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah, tidak hanya sebagai pelaku usaha, tetapi juga sebagai bagian dari solusi pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya. Rakerda II PHRI Riau ini turut dihadiri Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau, serta perwakilan pemerintah daerah dan pelaku usaha pariwisata. Kehadiran pemerintah daerah dalam forum tersebut dinilai sebagai sinyal positif terhadap komitmen bersama dalam membangun pariwisata Riau. Nofrizal juga mengajak pelaku usaha hotel dan restoran yang belum tergabung dalam PHRI untuk bergabung. Menurut dia, PHRI merupakan satu-satunya asosiasi yang secara konsisten mewadahi kepentingan industri hotel dan restoran. “Memang tidak ada kewajiban untuk bergabung. Namun, PHRI menjadi wadah bersama ketika menghadapi berbagai persoalan, mulai dari perizinan, lingkungan, hingga hubungan dengan masyarakat. Hal-hal ini tidak bisa diselesaikan secara individual,” ujarnya. Ia menambahkan, pendekatan kolektif melalui organisasi akan memperkuat posisi pelaku usaha dalam menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah. Dengan komunikasi yang terbangun secara baik, berbagai persoalan dapat dicarikan solusi bersama. Menutup sambutannya, Nofrizal menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Riau, termasuk Wali Kota Pekanbaru dan jajaran Dinas Pariwisata, terhadap upaya peningkatan pariwisata dan kunjungan wisatawan di Riau. “Melalui Rakerda ini, mari kita samakan langkah dan perkuat sinergi demi kemajuan pariwisata dan ekonomi Provinsi Riau,” katanya. ***