Perbaikan Data
Perbaikan Data khusus anggota
Klik Di Sini

Isu Sampah Jadi Sorotan Rakernas PHRI 2026, Menpar Tekankan Kolaborasi Industri

Megapolitan.id |-Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengapresiasi langkah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yang terus mendorong praktik pengelolaan sampah secara mandiri di sektor perhotelan dan restoran. Upaya tersebut dinilai menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan pariwisata Indonesia yang berkelanjutan, berdaya saing, sekaligus ramah lingkungan. Apresiasi itu disampaikan Menpar Widiyanti saat menghadiri Rapat Kerja Nasional I PHRI 2026 yang digelar di PO Hotel Semarang, Jawa Tengah, Selasa (10/2/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa persoalan sampah saat ini berada pada fase krusial dan membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha pariwisata. Menurut Menpar, keberhasilan penanganan sampah tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan pemerintah semata. Kesadaran kolektif dan implementasi nyata di tingkat lapangan, khususnya oleh industri perhotelan dan restoran, menjadi faktor penentu dalam mengurangi beban lingkungan sekaligus menjaga kualitas destinasi wisata. “Hal ini tercermin dari berbagai langkah tambahan untuk meningkatkan kesadaran serta penguatan pengelolaan sampah mandiri. Presiden Prabowo Subianto juga telah menginisiasi Gerakan Indonesia ASRI,” kata Menpar Widiyanti. Ia menjelaskan, di tingkat Kabinet Merah Putih, kementerian dan lembaga saat ini tengah mengakselerasi berbagai inisiatif masif untuk menjawab tantangan pengelolaan sampah nasional. Upaya tersebut mencakup kerja sama dengan mitra internasional, penguatan regulasi, hingga pengembangan program waste-to-energy sebagai alternatif solusi jangka panjang dalam pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah yang modern dan terintegrasi. Dalam konteks pariwisata, Menpar menilai pengelolaan sampah mandiri oleh hotel dan restoran memiliki dampak strategis. Selain mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir, praktik ini juga berkontribusi langsung terhadap citra destinasi yang bersih, sehat, dan bertanggung jawab secara lingkungan. Citra positif tersebut diyakini dapat meningkatkan kepercayaan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara yang semakin sensitif terhadap isu keberlanjutan. Selama ini, PHRI telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga standar layanan dan meningkatkan daya saing pariwisata nasional. Oleh karena itu, Menpar berharap kolaborasi yang sudah terbangun dapat terus diperkuat, tidak hanya dalam aspek pelayanan dan investasi, tetapi juga dalam menjawab tantangan lingkungan yang semakin kompleks. “Kami mengimbau dan mengajak pengusaha perhotelan dan restoran untuk menerapkan serta melanjutkan upaya pengelolaan sampah mandiri, sebagaimana surat dari Menteri Lingkungan Hidup yang dipertegas melalui surat Deputi Bidang Investasi dan Industri Kementerian Pariwisata,” kata Menpar. Selain menyoroti isu lingkungan, Menpar Widiyanti juga memaparkan perubahan lanskap pariwisata global yang semakin terasa pada 2026. Preferensi wisatawan kini bergerak ke arah pariwisata yang lebih bertanggung jawab, dengan perhatian besar pada aspek lingkungan, kesehatan dan kebugaran, serta pengalaman wisata yang bermakna, personal, dan imersif. Perubahan tren tersebut, menurut Menpar, menuntut industri pariwisata untuk terus beradaptasi. Standar layanan tidak lagi cukup hanya berkualitas, tetapi juga harus beretika, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-nilai keberlanjutan yang diharapkan wisatawan modern. Dalam forum tersebut, Menpar juga menyampaikan gambaran kinerja sektor pariwisata sepanjang 2025. Data menunjukkan fondasi industri tetap relatif solid meskipun dihadapkan pada dinamika ekonomi nasional dan global. Tingkat okupansi hotel terendah tercatat pada Maret 2025 sebesar 33,56 persen, turun 9,85 poin persentase dibandingkan Maret 2024. Kondisi ini dipengaruhi oleh perubahan pola belanja pemerintah dan masyarakat di awal tahun, serta pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 4,87 persen. Meski demikian, industri perhotelan dinilai mampu menunjukkan ketangguhan. Tren pemulihan berlangsung secara konsisten hingga mencapai puncaknya pada Desember 2025 dengan tingkat okupansi 56,12 persen, yang menjadi capaian tertinggi sepanjang tahun. Angka tersebut mencerminkan kemampuan adaptasi pelaku usaha dalam menjaga kelangsungan bisnis di tengah tekanan. Ke depan, Menpar menegaskan komitmen pemerintah untuk terus membuka ruang dialog dan kolaborasi aktif dengan industri. Pendekatan ini dinilai penting agar berbagai tantangan di lapangan dapat direspons secara cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan. “Saya berharap kita terus mengedepankan ruang diskusi internal yang konstruktif untuk setiap aspirasi maupun tantangan yang muncul,” katanya. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa sektor pariwisata merupakan bentuk investasi strategis dalam pembangunan daerah. Di Jawa Tengah, tercatat sekitar 1.000 desa wisata telah memiliki Surat Keputusan Kepala Daerah, yang menjadi modal sosial dan ekonomi penting bagi pengembangan wilayah. Selain itu, Jawa Tengah juga mengembangkan konsep wisata ramah Muslim, mulai dari penyediaan restoran halal, fasilitas ibadah, hingga layanan pendukung lainnya. Konsep aglomerasi pariwisata pun tengah dikembangkan, dengan Kota Solo sebagai proyek percontohan yang mengintegrasikan pariwisata, perdagangan, dan investasi dalam satu ekosistem pembangunan. Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani menegaskan bahwa perjalanan organisasi selama 57 tahun tidak terlepas dari berbagai tantangan. Namun, ia meyakini kontribusi pengusaha hotel dan restoran memberikan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia juga menyoroti sejumlah tantangan industri, mulai dari maraknya akomodasi ilegal, regulasi yang dinilai memberatkan, hingga persoalan sertifikasi halal. PHRI menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Pariwisata dalam mencari solusi bersama atas berbagai persoalan tersebut. Rapat Kerja Nasional I PHRI 2026 turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, Sekretaris BPD PHRI Jawa Tengah Yanti Yulianti, serta perwakilan kementerian, lembaga, dan anggota PHRI dari seluruh Indonesia. Apakah Artikel ini bermanfaat?Yes0No0