TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) memperkirakan kondisi industri perhotelan pada 2026 masih berada dalam fase rawan, terutama dari sisi tingkat hunian.  Hal itu dipicu kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak langsung pada berkurangnya belanja perjalanan dinas dan akomodasi. Ketua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani mengatakan, pengalihan alokasi anggaran pemerintah menjadi tantangan berat bagi industri hotel yang selama ini cukup bergantung pada pasar pemerintah. "Yang jelas di 2026 ini kalau bicara khususnya sektor hotel, agak rawan. Agak rawan dari dari sisi okupansi. Karena apa? Karena pemerintah melakukan efisiensi anggaran yang lebih luas," katanya, di sela acara Rakernas PHRI 2026, di PO Hotel Semarang, Selasa (10/2).  "Bukan efisiensi sebetulnya, tetapi pengalihan alokasi anggaran perjalanan dinas, akomodasi itu dipindahkan ke alokasi yang lain," sambungnya. Menurutnya, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk perjalanan dinas kini dialihkan ke berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/kel) Merah Putih. Selain itu, Hariyadi menuturkan, pemotongan transfer ke daerah juga disebut turut mempersempit ruang belanja pemda untuk sektor perhotelan. "Kondisi ini cukup signifikan. Alokasi di 2026 pasti akan lebih rendah dari 2025," ujarnya. Untuk menyiasati tekanan tersebut, Hariyadi menyatakan, PHRI bersama pelaku industri pariwisata lainnya mulai menggarap pasar alternatif. Dia menambahkan, upaya itu dilakukan melalui kolaborasi dengan maskapai penerbangan, operator tur, dan pengelola destinasi wisata, guna menarik wisatawan nusantara maupun mancanegara. "Kami melakukan upaya untuk mencari pasar-pasar baru. Kami bersama dengan teman-teman airlines, dengan teman-teman tour operator dan destinasi, itu salah satunya kami menggarap pasar-pasar yang terkait dengan wisatawan, wisatawan asing dan wisatawan nusantara," bebernya. Meski demikian, Hariyadi mengakui, pasar wisatawan belum sepenuhnya mampu menutup penurunan permintaan dari segmen pemerintah. "Memang kalau dalam evaluasi kami, itu tidak bisa sepenuhnya menutup. Tapi ini adalah suatu kondisi yang harus kami hadapi. Tentunya kami melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kondisi lapangan tersebut," tuturnya. Hariyadi juga menyinggung proses pemulihan (recovery) industri pascapandemi yang masih berjalan. Untuk sektor restoran, pemulihan dinilai sudah relatif stabil. Namun, sektor hotel justru kembali menghadapi tekanan baru akibat perubahan kebijakan anggaran.