Surabaya - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mewanti-wanti hotel, restoran, dan kafe agar mengelola sampah secara mandiri. Ia melihat banyak hotel masih membuang sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) milik pemerintah kota/kabupaten.Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur Dwi Cahyono setuju dengan hal itu. Akan tetapi, pada pelaksanaannya tak semudah itu dan tidak bisa diterapkan tahun ini.Sebelum diminta Kemen LH pun, kata Dwi, para pengelola hotel dan restoran sudah mulai melakukan pengolahan sampah secara mandiri. Hanya saja ada sejumlah hal yang menjadi kendala seperti biaya dan lahan. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Itu memang program kita sebelum Agustus atau September (2025) di Bogor, kita diajari untuk pengelolaan sampah mandiri. Tapi belum ada kejelasan harus bagaimana, karena itu biayanya juga enggak murah. Kalau itu harus kita persiapkan tiap BPD (Badan Pimpinan Daerah) semua provinsi ini sekarang, kita mempersiapkan ada beberapa pelatihan salah satunya di di Taman Safari Bogor. Pelatihan untuk kalau memang benar-benar ini diberlakukan tahun 2029 kalau enggak salah," kata Dwi saat dihubungi detikJatim, Rabu (11/2/2026).Dwi mengatakan pelatihan dilakukan setiap tahun secara mandiri dengan biaya hotel dan restoran sendiri. Dari PHRI akan mengirim tenaga ahli ke setiap provinsi untuk dilakukan pelatihan pengelolaan sampah mandiri menjadi energi."Jadi memang waktu itu terus sempat diskusi, karena kan dibutuhkan lahan tersendiri untuk pengelolaan. Jadi tidak semua hotel restoran itu siap. Terus alternatifnya bagaimana? Apa kita tunjuk satu wilayah ya, satu daerah itu ada satu yang tunjuk. Jadi kami olah bersama-sama hotel dan restoran, kami tunjuk sebagai beberapa cluster untuk pengolahan itu," jelasnya."Kalau yang punya lahan luas mungkin bisa ya dilakukan ini pelatihan mandiri. Tapi kalau lahannya terbatas itu sulit sekali, karena proses itu juga akan menimbulkan bau. Beberapa hal gini, itu akan mengganggu konsumen untuk datang lagi ke hotel, restoran. Jadi ini salah satunya yang kami minta tadi, ada beberapa menteri yang datang, menteri pariwisata untuk memberikan beberapa jalan keluar tentang pengolahan itu sendiri," tambahnya.Ia mengatakan, beberapa hogel besar di Jawa Timur sudah mengolah sampah secara mandiri menjadi energi. Namun jumlahnya tak sampai 10%. Bila diterapkan tahun ini di semua hotel, menurutnya para pengelola tidak akan mampu. Kecuali hotel besar yang memiliki lahan luas."Ini cuma beberapa hotel, restoran besar. kalau sekarang (2026) ini belum siap. Itu dibutuhkan alat-alat, dibutuhkan lahan. Terus dibutuhkan material-material penunjang untuk mengolah. sampah menjadi energi, dibutuhkan banyak hal. Jadi ini sudah proses menyiapkan ke arah situ. Ada yang siap, sudah, pelatihan kemarin juga sudah mulai, telah dipersiapkan," ujarnya.Diperkirakan program itu baru bisa dijalankan hotel dan restoran pada 2028 atau 2029. Karena mereka juga terkendala kondisi alam, efisiensi, pengadaan peralatan, lahan, hingga biaya."Wah, lama. 2-3 tahun ini masih belum ini. Kalaupun ada lahan juga menyiapkan sarana-prasarana bangunan, pengolahan sendiri, alat-alatnya, segala macam itu juga biaya loh," urainya.Meski diminta untuk mengolah sampah secara mandiri, Dwi menegaskan bahwa hingga saat ini Kementerian LH belum memberikan pembekalan bagi hotel dan restoran. Hanya ada surat edaran yang diterima."Belum, kami belum (ada pembekalan dari Kemen LH) cuman ada edaran-edaran. Tapi kalau action ini belum, untuk realnya belum. Tapi kita mulai tahun kemarin sudah melakukan pengelola pengolahan sampah mandiri menjadi energi, itu sudah sudah mulai dilakukan. Setiap provinsi tunjuk satu satu," katanya.Kendala waktu, lahan, dan biaya bukan berati PHRI Jatim menentang program Menteri LH. Mereka justru setuju karena tujuannya memang untuk menyelamatkan bumi."Kami setuju juga. Cuman kami mungkin dalam waktu dekat ini masih belum. Itu persiapannya harus bersama-sama, harus solusinya nantinya juga bersama-sama. Tidak hanya hotel sendiri, ada dari pemerintah daerah sendiri. Jadi, ini akan bersama-sama, kita enggak bisa menyelesaikan sendiri. Baik pembiayaan maupun dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang untuk mengatasi masalah itu," bebernya.Selama ini, kata Dwi, pengelolaan sampah di restoran dan hotel Jawa Timur memang dia akui dibuang ke TPA. Tetapi sudah ada 25% hotel yang mengolah sampah secara mandiri."Sekarang ini kan semuanya dibuang ke TPA. Tapi di hotel dan restoran yang lahannya besar mulai dulu sebelum ada aturan ini, ada beberapa hal yang diolah sendiri. Jadi banyak hal itu banyak hal selain pembiayaan ini juga kemudian pemisahan-pemisahan biaya-biaya operasionalnya sendiri kemudian juga lahan. Dibutuhkan enggak kecil gitu loh. Karena kalau sempit, kecil itu akan ya menimbulkan bau juga ya," pungkasnya. (auh/dpe)