SEMARAPURA, NusaBali.com - Inisiatif sopir pariwisata dan warga yang memperbaiki jalan rusak secara swadaya di Nusa Penida menuai tanggapan positif. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Klungkung, menyebut langkah tersebut sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keselamatan serta kenyamanan aktivitas pariwisata.Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Klungkung Wayan Sukadana, mengatakan inisiatif perbaikan jalan secara swadaya sejatinya bukan fenomena baru. Aksi serupa pernah dilakukan beberapa tahun lalu, karena warga Nusa Penida memang punya kesadaran yang tinggi. Upaya kali ini diakui cukup masif, dengan adanya penggalangan dana dari kalangan pengusaha yang kemudian direspons positif oleh berbagai pihak.Menurut Sukadana, sopir pariwisata menjadi pihak yang paling merasakan langsung dampak kerusakan jalan. Selain menghadapi risiko keselamatan saat berkendara, mereka juga kerap berada pada posisi tertekan karena harus menjawab keluhan wisatawan terkait kondisi infrastruktur, terlebih di tengah adanya pungutan yang berkaitan dengan sektor pariwisata. Kondisi tersebut membuat sopir berada pada posisi serba sulit.“Merekalah (sopir) di bawah yang paling merasakan dampaknya. Jadi, sekarang mereka ambil inisiatif, agar tidak ada lagi WNA atau sopir lain yang menjadi korban. Dari kalangan pengusaha lokal tentu sangat mendukung,” kata Sukadana, Selasa (11/2).Meski demikian, PHRI memandang aksi swadaya itu sebagai bentuk kritik yang disampaikan secara santun dan konstruktif. Kritik tidak dilontarkan dengan cara keras, melainkan diwujudkan melalui tindakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya. “Ini bagian dari mengkritisi sekaligus mengeksekusi. Mengkritisi dengan cara yang tidak keras, tetapi berdampak langsung. Kami, baik secara pribadi maupun organisasi mengapresiasi langkah ini,” tegas Sukadana.Sukadana menambahkan, masih terdapat keterbatasan pemahaman publik terkait mekanisme pengelolaan anggaran daerah. Dana yang bersumber dari sektor pariwisata masuk ke kas daerah dan penggunaannya terikat siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga tidak selalu bisa direalisasikan pada tahun berjalan. Atas dasar itu, PHRI sejak awal mendorong pembentukan badan pengelola sebagai solusi agar pemanfaatan dana dapat lebih fleksibel, tepat sasaran, dan tetap sesuai ketentuan.“PHRI tidak hanya mengkritisi, tetapi juga mendorong solusi sejak awal. Dengan adanya badan pengelola, dana tidak harus selalu menunggu satu tahun anggaran berikutnya untuk dapat dimanfaatkan kembali sesuai ruang lingkupnya,” jelasnya.Di sisi lain, Sukadana menegaskan bahwa pemerintah daerah sejatinya telah merespons persoalan infrastruktur melalui penetapan skala prioritas dan berbagai mekanisme pembiayaan. Misal, pada tahun ini alokasi anggaran yang cukup besar disiapkan untuk sejumlah proyek strategis, mulai dari perbaikan jalan, pembangunan jembatan, pasar, hingga fasilitas kesehatan. Nilainya mencapai lebih dari Rp 200 miliar. Namun seluruhnya tetap harus berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. *gik