RRI.CO.ID, Mataram – Kondisi industri perhotelan dan restoran di Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah menghadapi tekanan berat akibat situasi geopolitik global dan kebijakan efisiensi anggaran. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Ketut Wolini, mengungkapkan tingkat hunian (okupansi) hotel mengalami penurunan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.“Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, okupansi hotel saat ini turun sangat jauh. Dulu di periode seperti ini bisa mencapai di atas 70 persen, sekarang rata-rata hanya sekitar 50 persen,” ujarnya, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin 4 Mei 2026.Secara rinci, ia menyebutkan kawasan Senggigi dan Kota Mataram bahkan hanya mencatat okupansi sekitar 40 persen. Sementara itu, kawasan Mandalika relatif lebih baik dengan tingkat hunian mencapai 60 persen, didorong oleh adanya kegiatan atau event tertentu. Adapun destinasi Gili juga terdampak, meski tidak sebesar wilayah lainnya.Menurut Wolini, penurunan ini dipicu oleh beberapa faktor utama, di antaranya isu geopolitik global seperti konflik internasional yang berdampak pada kenaikan harga tiket penerbangan. Kondisi tersebut membuat wisatawan, khususnya mancanegara, enggan berkunjung ke Indonesia, termasuk NTB.“Kenaikan harga tiket dari luar negeri ke Indonesia cukup tinggi, apalagi harus transit di beberapa negara. Ini membuat minat wisatawan menurun,” jelasnya.Selain itu, kunjungan wisatawan domestik yang selama ini menjadi penopang juga mengalami penurunan akibat kondisi ekonomi yang belum stabil. Hal ini semakin memperparah tekanan terhadap sektor perhotelan.Wolini menilai, kondisi okupansi di angka 50 persen tergolong memprihatinkan. Pasalnya, pada periode menjelang akhir tahun hingga momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru), tingkat hunian hotel biasanya bisa mencapai 70 hingga 100 persen.“Kalau kondisi seperti ini terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan akan terjadi pengurangan tenaga kerja. Saat ini saja sudah mulai terlihat, misalnya tenaga kontrak yang tidak diperpanjang,” katanya.Ia menambahkan, sebagian besar hotel masih berupaya bertahan di tengah situasi sulit, meski dengan kondisi operasional yang terbatas. Hingga saat ini, belum ada laporan hotel yang dijual, namun pelaku usaha menjalankan bisnis secara hati-hati.Untuk mengatasi kondisi tersebut, PHRI NTB mendorong pemerintah agar lebih aktif menghadirkan kegiatan berskala nasional maupun internasional ke daerah. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kunjungan wisata dan menggerakkan sektor perhotelan.“Kami berharap pemerintah bisa menjemput kegiatan-kegiatan besar agar bisa dilaksanakan di NTB. Semua pihak harus bergerak, jangan menyerah dengan situasi ini,” ujarnya.Di sisi lain, pelaku industri perhotelan juga telah melakukan berbagai upaya, termasuk menawarkan promo-promo menarik tanpa menaikkan harga. Namun, strategi tersebut belum mampu mendongkrak okupansi secara signifikan karena minimnya jumlah kunjungan wisatawan.PHRI NTB pun berharap adanya sinergi antara pemerintah dan pelaku industri guna memulihkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian daerah.