Ringkasan Berita: Disparbudpora Bondowoso mendorong pembentukan kembali PHRI yang vakum selama tiga tahun. Kehadiran organisasi ini diharapkan mempermudah koordinasi pemerintah dengan 20 hotel dan 200 restoran di Bondowoso. Organisasi ini penting untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha hotel serta restoran, memperlancar optimalisasi pajak, dan memperkuat promosi pariwisata lokal. Disparbudpora Bondowoso bekerja sama dengan PHRI Jawa Timur untuk membentuk kepengurusan PHRI di Bondowoso. Bondowoso (beritajatim.com) – Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Bondowoso secara resmi mendorong pembentukan kembali kepengurusan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di wilayahnya. Langkah ini diambil menyusul kondisi organisasi tersebut yang telah vakum selama tiga tahun terakhir, sehingga menghambat koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha. Kepala Disparbudpora Bondowoso, Gede Budiawan, menjelaskan bahwa absennya PHRI menyulitkan pemerintah dalam menjembatani berbagai kebijakan, terutama yang berkaitan dengan sektor pariwisata dan pajak. Ia mengungkapkan bahwa selama ini optimalisasi hotel terkait urusan perpajakan masih menemui banyak kendala di lapangan. “PHRI di Bondowoso ini kebetulan kosong sudah vakum tiga tahun. Sementara optimalisasi hotel terkait pajak itu masih banyak kendala,” ujar Gede Budiawan, Minggu (10/5/2026). Sebagai langkah nyata, Disparbudpora kini aktif menjalin koordinasi dengan PHRI DPD Jawa Timur. Gede menyebutkan bahwa pihak provinsi memberikan respons positif karena memiliki visi yang sama untuk mengaktifkan kepengurusan di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. Ia menegaskan komitmennya untuk segera mewujudkan pembentukan organisasi tersebut demi efektivitas kerja pemerintah daerah. “Kami mendorong bagaimana PHRI Kabupaten Bondowoso ini bisa terbentuk. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah berkoordinasi dengan PHRI Jawa Timur,” jelasnya. Gede menargetkan agar kepengurusan ini dapat segera disahkan dalam waktu dekat. Ia mengakui bahwa selama masa vakum, komunikasi dengan para pelaku industri dilakukan secara mandiri satu per satu, yang dinilai tidak efisien mengingat Bondowoso memiliki potensi besar dengan adanya 20 hotel dan lebih dari 200 restoran. “Insya Allah tahun ini kami harapkan sudah ada. Bahkan kami berharap secepatnya. Dengan adanya PHRI, tentu akan lebih mudah menyampaikan informasi dan kebijakan pemerintah,” tegas Gede. Lebih lanjut, keberadaan PHRI diharapkan menjadi jembatan dua arah yang mampu menyerap aspirasi sekaligus memberikan solusi atas kendala yang dihadapi pengusaha perhotelan dan kuliner. Gede menilai bahwa meskipun selama ini sektor tersebut tetap berjalan, namun promosi dan koordinasi belum berjalan maksimal tanpa adanya wadah resmi. “PHRI ini akan menjadi jembatan dua arah. Tidak hanya menyampaikan kepentingan pemerintah, tetapi juga menjadi wadah bagi pelaku usaha untuk menyampaikan saran, masukan, maupun hambatan yang mereka alami di lapangan,” pungkasnya. [awi/suf] Baca berita lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita