BONDOWOSO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) mendorong pembentukan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bondowoso yang diketahui telah vakum selama Tiga tahun terakhir. Kepala Disparbudpora Bondowoso, Gede Budiawan mengatakan, kevakuman PHRI cukup menyulitkan pemerintah daerah dalam menjembatani berbagai kebijakan dengan pelaku usaha hotel dan restoran di Bondowoso. “PHRI di Bondowoso ini kebetulan kosong sudah vakum tiga tahun. Sementara optimalisasi hotel terkait pajak itu masih banyak kendala,” ujar Gede Budiawan saat diwawancarai 28 April 2026. Menurutnya, keberadaan PHRI sangat penting karena menjadi mitra strategis pemerintah daerah, tidak hanya dalam sektor pariwisata, tetapi juga dalam mendukung berbagai program pemerintahan lainnya. Karena itu, pihaknya kini aktif berkoordinasi dengan PHRI DPD Jawa Timur agar pembentukan PHRI Bondowoso bisa segera direalisasikan. “Kami mendorong bagaimana PHRI Kabupaten Bondowoso ini bisa terbentuk. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah berkoordinasi dengan PHRI Jawa Timur,” katanya. Dia menyebut, komunikasi dengan PHRI Jawa Timur sejauh ini mendapat respons positif. Bahkan, PHRI Jawa Timur disebut memiliki target agar seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur memiliki kepengurusan PHRI aktif. “PHRI Jawa Timur sudah berkomitmen untuk segera membentuk PHRI Bondowoso,” imbuhnya. Gede berharap pembentukan organisasi tersebut bisa terealisasi pada tahun ini. Bahkan, pihaknya menargetkan proses itu dapat dipercepat demi menunjang koordinasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha perhotelan maupun restoran. “Insya Allah tahun ini kami harapkan sudah ada. Bahkan kami berharap secepatnya,” tegasnya. Dia mengakui, selama ini komunikasi dengan hotel dan restoran di Bondowoso dilakukan secara langsung satu per satu sehingga dinilai kurang efektif. Menurutnya, keberadaan PHRI nantinya akan mempermudah pemerintah dalam menyampaikan kebijakan, sosialisasi program, hingga koordinasi terkait pengembangan sektor pariwisata. “Kami berharap hotel dan resto di Bondowoso akan lebih terkoordinir. Dengan adanya PHRI, tentu akan lebih mudah menyampaikan informasi dan kebijakan pemerintah,” ujarnya. Selain itu, PHRI juga dinilai berperan penting dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor hotel dan restoran. Disparbudpora Bondowoso bahkan telah berdiskusi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pendapatan daerah untuk menyamakan persepsi soal pentingnya keberadaan PHRI. “Kami punya kesamaan pendapat bahwa PHRI ini akan menjadi jembatan yang baik antara kepentingan pemerintah daerah dengan pelaku usaha hotel dan restoran,” jelasnya. Saat ini, Bondowoso diketahui memiliki sekitar 20 hotel dan lebih dari 200 restoran, baik skala besar maupun kecil. Potensi tersebut dinilai sangat besar untuk mendukung sektor pariwisata sekaligus meningkatkan PAD daerah. Gede optimistis, jika PHRI segera terbentuk, maka koordinasi antar pelaku industri pariwisata akan semakin kuat dan terintegrasi. “PHRI ini akan menjadi jembatan dua arah. Tidak hanya menyampaikan kepentingan pemerintah, tetapi juga menjadi wadah bagi pelaku usaha untuk menyampaikan saran, masukan, maupun hambatan yang mereka alami di lapangan,” paparnya. Dia menegaskan, selama ini sektor hotel dan restoran di Bondowoso sebenarnya tetap berjalan. Namun, tanpa adanya organisasi resmi seperti PHRI, koordinasi dan promosi usaha dinilai belum maksimal. “Kalau dibilang mandek tidak juga. Tapi memang akan jauh lebih mudah kalau ada PHRI. Termasuk keluhan-keluhan hotel dan resto terkait menjalankan usaha maupun promosi, mereka juga butuh wadah,” pungkasnya.