CIREMAITODAY.COM, BOGOR – Langkah Pemerintah Kabupaten Bogor dalam melakukan penataan kawasan wisata terus menuai perhatian, terutama terkait kebijakan penertiban PKL di Puncak. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bogor menilai, upaya pembersihan lapak pedagang kaki lima tersebut harus dibarengi dengan penyediaan lokasi alternatif yang representatif agar tidak mematikan ekonomi kerakyatan di wilayah tersebut. Wakil Ketua BPC PHRI Kabupaten Bogor, Boboy Ruswanto, menyatakan bahwa sebagai kawasan wisata unggulan, Puncak memerlukan fasilitas pendukung yang mampu mengakomodasi kebutuhan wisatawan sekaligus memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil. Ia berpendapat bahwa penggusuran tanpa adanya solusi tempat yang layak hanya akan menjadi siklus yang tidak berujung di lapangan. “Puncak Bogor ini kan daerah kawasan wisata. Ketika para PKL ditertibkan tanpa solusi, sedangkan pemerintah mengandalkan Rest Area Gunung Mas, yang notabene baik buat pedagang ataupun pengunjung kurang diminati dan kurang menarik dengan fasilitas yang tidak memadai kalau mau disebut rest area,” ujar Boboy Ruswanto, Senin (11/5/2026). Baca juga: Waspada Penipuan Reservasi Wisata Gunung Mas Puncak, Pengelola Minta Pengunjung Gunakan Kontak Resmi Menurut Boboy, ketidakefektifan rest area yang ada saat ini menjadi bukti bahwa penertiban PKL di Puncak membutuhkan konsep yang lebih matang. Ia mengusulkan agar pemerintah daerah membangun beberapa titik shelter atau pos persinggahan wisata di sepanjang Jalur Puncak. Fasilitas tersebut idealnya dilengkapi dengan sarana umum seperti toilet yang bersih, mushola, serta area istirahat yang nyaman bagi para pelancong. “Maksudnya kalau memang PKL harus ditiadakan, coba pemerintah fasilitasi. Sepanjang Jalur Puncak kan bisa dibuat beberapa tempat untuk orang beristirahat. Ketika orang datang ke Puncak itu kan ada persinggahan,” katanya. Boboy menambahkan bahwa dengan adanya penyeragaman arsitektur bangunan pada shelter-shelter tersebut, estetika kawasan Puncak akan meningkat drastis. Hal ini tidak hanya membuat kawasan terlihat lebih rapi dan menarik secara visual, tetapi juga memberikan jaminan kenyamanan bagi wisatawan yang ingin singgah sejenak saat menghadapi kemacetan di jalur tersebut. “Seperti dibuat shelter yang ada toilet, mushola, tempat istirahat, lalu penyeragaman bentuk bangunan, kan jadi bagus dan menarik. Nanti juga bisa ada pengelolanya untuk PKL, misalnya PHRI,” tambahnya. PHRI juga menagih realisasi dari isu rencana pembangunan fasilitas terpadu yang sempat diwacanakan oleh pihak Pemkab Bogor. Boboy menegaskan bahwa tanpa adanya tempat usaha yang tetap dan menarik bagi pengunjung, fenomena kucing-kucingan antara petugas dan pedagang akan terus terjadi meskipun penertiban PKL di Puncak dilakukan berulang kali. “Memang saya pernah dengar isunya pemerintah kabupaten akan membuatnya, kita tunggu saja nanti. Kalau begini terus pasti tidak akan ada akhirnya. Selama PKL belum difasilitasi tempat yang representatif, pasti akan kucing-kucingan terus,” tegasnya. Baca juga: Penertiban PKL dan Spanduk Ilegal di Puncak Bogor, Kawasan Wisata Ditata Lebih Tertib Penataan yang komprehensif diharapkan dapat menciptakan ekosistem pariwisata yang sehat, di mana keindahan alam tetap terjaga tanpa mengabaikan hak masyarakat lokal untuk mencari nafkah. Jika tata kelola ini berhasil diwujudkan, PHRI optimis daya tarik wisata Puncak akan semakin kuat di masa depan. “Kalau sudah dirapihkan dan ditata dengan baik, pasti kawasan Puncak akan lebih tertata,” pungkasnya. (Deni A. Husaen)