KLIKNUSAE.com – Di tengah ketidakpastian ekonomi global, mesin ekonomi Indonesia tetap bergerak. Pada triwulan pertama 2026, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat 5,61 persen secara tahunan. Pemerintah melihat angka itu sebagai sinyal bahwa daya tahan ekonomi domestik masih cukup kuat. Di antara berbagai sektor penopang, pariwisata kembali menempati posisi penting. Sektor ini bukan hanya mendatangkan wisatawan. Tetapi juga menjadi sumber devisa yang kini dipersiapkan setara dengan komoditas ekspor utama nasional. Data pemerintah menunjukkan sepanjang 2025 terdapat 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara serta 1,2 miliar perjalanan wisatawan nusantara. Memasuki awal 2026, pergerakan itu belum melambat. Sebanyak 3,44 juta wisatawan asing tercatat masuk ke Indonesia, sementara perjalanan wisata domestik mencapai 319 juta. Pemerintah menilai tingginya mobilitas wisatawan mencerminkan meningkatnya kepercayaan terhadap destinasi-destinasi di Indonesia. Pariwisata pun kembali diposisikan sebagai penggerak konsumsi sekaligus sumber pertumbuhan baru. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan target besar yang dipasang pemerintah terhadap sektor ini. Kontribusi Pariwisata Pemerintah menargetkan kontribusi pariwisata mencapai 5 persen terhadap produk domestik bruto nasional. Yakni, dengan devisa sebesar 39,4 miliar dolar Amerika Serikat. “Kalau angkanya ini setara dengan ekspor utama Indonesia yaitu batubara dan sawit. Maka ini adalah domestic engine of growth yang harus kita pacu,” kata Airlangga. Pernyataan itu memperlihatkan bagaimana pemerintah mulai memandang pariwisata bukan lagi sekadar sektor pendukung. Melainkan sumber devisa strategis yang bisa berdiri sejajar dengan industri ekstraktif. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah. Fokus utama diarahkan pada pembangunan pariwisata yang disebut lebih berkualitas dan berkelanjutan. Di sektor sumber daya manusia, pemerintah memperkuat pelatihan, pendidikan vokasi, hingga sertifikasi tenaga kerja pariwisata. Langkah ini diarahkan agar pelaku industri lebih siap menghadapi kebutuhan pasar global yang terus berubah. Sementara itu, di tingkat destinasi, pemerintah mendorong perbaikan ekosistem wisata. Mulai dari peningkatan standar keselamatan, konektivitas kawasan, hingga perluasan kebijakan Bebas Visa Kunjungan untuk negara-negara potensial. Negara yang masuk sasaran awal antara lain Jepang, Korea Selatan, Australia, India, Selandia Baru, Kazakhstan, Belarus, dan Makau. Kunjungan Wisatawan Asing Pemerintah memperkirakan kebijakan itu dapat mendongkrak tambahan kunjungan wisatawan asing hingga 2,5 juta orang. Selain itu, pemerintah juga mengincar wisatawan dari Singapura. Khususnya permanent resident yang diarahkan menuju kawasan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai pintu wisata regional. Di sisi infrastruktur, pemerintah telah menetapkan 11 Kawasan Ekonomi Khusus pariwisata serta membuka 37 bandara internasional baru. Seluruh proyek itu diposisikan sebagai tulang punggung konektivitas destinasi. Pemerintah juga menyiapkan berbagai instrumen pendukung lain. Mulai dari penguatan Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata. Kemudian, optimalisasi Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK, hingga pemanfaatan Indonesia Quality Tourism Fund sebagai alternatif pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tak hanya itu, penyederhanaan perizinan acara internasional melalui single platform event permit juga tengah dipercepat. Bersamaan dengan itu, promosi pariwisata berbasis film destinasi mulai didorong untuk memperkuat citra Indonesia di pasar global. Airlangga berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak dalam satu irama. Menurut dia, penguatan standar keamanan destinasi, konektivitas, promosi, hingga pelatihan dan sertifikasi menjadi faktor penting. Utamanya, dalam meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di kawasan Asia Tenggara. ***