Magetan — Net88.co — Dalam momentum rapat tahunan Badan Pimpinan Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Magetan, ruang diskusi terbuka digelar dengan melibatkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Magetan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan (DLHP), Satpol PP, serta BPJS Ketenagakerjaan Madiun. Forum yang berlangsung di Resto Ndalem Prabu, kawasan Telaga Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kamis (21/05/2026) itu membahas berbagai persoalan krusial yang selama ini dinilai menjadi hambatan pengembangan wisata Sarangan.Dalam forum tersebut, pelaku usaha hotel dan restoran secara terbuka menyampaikan kritik terhadap tata kelola kawasan wisata Telaga Sarangan yang dinilai masih amburadul dan tertinggal, terutama terkait sistem E-ticketing, pengaturan parkir, hingga minimnya arah kebijakan penataan wisata secara menyeluruh.Ketua BPC PHRI Magetan, , menyoroti lambannya transformasi digital di kawasan wisata andalan Kabupaten Magetan tersebut. Menurutnya, penerapan tiket masuk yang masih dilakukan secara manual sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman dan justru menjadi sumber persoalan baru di lapangan.“Sekarang sudah era digital, tapi sistem karcis masih manual. Ini jelas tidak logis. Wisata sebesar Sarangan seharusnya sudah memakai E-ticketing agar lebih tertata dan transparan,” tegasnya saat diwawancarai awak media.Ia menilai sistem manual tidak hanya memicu antrean panjang kendaraan di pintu masuk kawasan wisata, tetapi juga memperlihatkan lemahnya keseriusan pemerintah dalam membangun tata kelola wisata modern. Kondisi tersebut diperparah dengan persoalan klasik yang hingga kini belum terselesaikan, yakni keterbatasan lahan parkir.Menurut Sunardi, banyak wisatawan akhirnya kecewa karena telah membayar tiket masuk namun tidak mendapatkan tempat parkir yang layak. Situasi itu dinilai merugikan citra pariwisata Sarangan sebagai salah satu ikon wisata unggulan Jawa Timur.“Pengunjung seharusnya dipastikan mendapat parkir terlebih dahulu sebelum masuk. Jangan sampai sudah bayar tiket ternyata parkir penuh lalu akhirnya putar balik atau pindah ke tempat wisata lain. Ini jelas tidak profesional,” ujarnya.Ia juga menyinggung kebijakan buka tutup kawasan wisata yang sebelumnya sempat diterapkan saat lonjakan pengunjung terjadi. Menurutnya, kebijakan tersebut mencerminkan belum siapnya tata kelola wisata Sarangan dalam menghadapi tingginya jumlah wisatawan.“Daerah wisata itu seharusnya menyambut pengunjung, bukan malah terkesan menolak wisatawan karena sistem yang tidak siap. Ini menjadi catatan serius bagi pengelolaan Sarangan,” katanya.Tak hanya soal E-ticketing dan parkir, PHRI juga menyoroti minimnya identitas dan petunjuk arah menuju kawasan wisata Telaga Sarangan. Padahal, menurutnya, Sarangan merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar bagi Kabupaten Magetan.“Harusnya ada branding kawasan yang kuat. Minimal ada petunjuk arah besar atau gapura identitas sejak jalur bawah menuju Sarangan agar wisatawan merasa benar-benar masuk ke kawasan wisata unggulan,” tambahnya.Forum rapat tahunan tersebut sekaligus menjadi ruang evaluasi terbuka terhadap arah pengelolaan wisata di Magetan. Sejumlah peserta menilai hingga kini belum terlihat langkah penataan terpadu yang benar-benar menyentuh akar persoalan di kawasan Sarangan.Di tengah tingginya kontribusi sektor wisata terhadap pendapatan daerah, berbagai persoalan mendasar justru masih terus berulang setiap musim liburan. Mulai dari kemacetan, parkir semrawut, hingga sistem layanan yang belum berbasis digital menjadi kritik yang kembali mengemuka dalam forum tersebut.PHRI berharap hasil diskusi tersebut tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan semata, melainkan menjadi bahan evaluasi konkret bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola wisata Telaga Sarangan agar lebih modern, tertata, dan mampu bersaing dengan destinasi wisata lain di Jawa Timur. (Dk)