TRIBUN-BALI.COM - Kabar baik bagi pariwisata Bali, sebab ada kenaikan kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) ke Pulau Dewata. Hal ini diungkapkan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Bali, Prof. Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, M.Si., saat wawancara dengan Tribun Bali.  "Di tengah situasi geopolitik yang kian memanas, isu sampah dan macet di Bali, tetapi secara realita kedatangan turis asing naik ke Bali," sebutnya, 22 Mei 2026 di Kantor PHRI, Denpasar.   Selama 4 bulan di tahun 2026 ini, angka kenaikan bahkan lebih tinggi jika dibanding tahun sebelumnya yaitu 2,4 persen. Tetapi panglingsir Puri Ubud ini, menduga angka itu bahkan lebih tinggi di lapangan. "Kalau kita melihat Januari sampai April terus naik," imbuhnya.   Baca juga: SAMPAH Menjadi Masalah di Bali, Pemuda Muhammadiyah Corve Ikut Bersihkan Pantai Kedonganan Baca juga: MODUS Impersonasi atau Penyalahgunaan Nama Perusahaan Asing Berizin, Disikat Satgas PASTI! Berdasarkan data, turis asing naik ke Bali sekitar 8 persen dari Januari sampai April. Turis yang naik saat ini adalah dari India dan Australia, karena kondisi di Eropa masih tertekan dengan perang di Timur Tengah. "Tapi keuntungan perang ini, turis Asia kayak China dan Korea memilih ke Bali," katanya.  Kemudian kenaikan dolar pun, kata dia, memberikan dampak baik bagi kedatangan turis yaitu benefit mata uangnya lebih besar di Indonesia dan Bali. "Ini juga pendorong kenaikan kedatangan turis ke Bali," katanya.  Apalagi destinasi Bali terawat dengan baik, khususnya yang berada di kawasan pariwisata seperti Sanur dan Nusa Dua.  Hanya saja kenaikan dolar ini, bagi insan pariwisata cukup memberatkan karena harga bahan impor seperti daging dan gandum pasti naik. Bahan kuliner dan lain yang masih impor, menjadi mahal karena dolar naik. Untuk itu, pihaknya berencana menyesuaikan harga, walau itu tidak mudah dijalankan. Apalagi kompetitor memberikan harga murah, tentu ini bukan solusi baik jangka panjang.  Tidak Inline dengan Okupansi  Sayangnya, kata Cok Ace, kedatangan turis yang meningkat ini tidak inline (sejalan) dengan okupansi. "Sebab jumlah kunjungan yang naik tidak setara dengan okupansi di Bali," katanya.  Salah satunya adalah bangunan akomodasi seperti homestay atau villa, yang berkembang di Bali tetapi tidak terdaftar dan takutnya malah tidak berizin alias bodong. Hal inilah yang memicu ketidaksinkronan data, bahkan yang lebih bahaya adalah jika terjadi kasus sulit dimintai tanggungjawab.  Kemudian pemicu lain adalah destinasi lain yang mulai berbenah, seperti Labuan Bajo dan Mandalika. Ini menggerus length of stay atau lama tinggal tamu, menjadi berkurang di Bali. "Padahal untuk menentukan okupansi, faktor jumlah kedatangan dan lama tinggal sangat menentukan," jelasnya.  Sehingga jumlah kedatangan turis naik, tetapi lama tinggal berkurang. Maka dari itu, destinasi harus dibenahi terus terutama di bagian fasilitas umum seperti jalan raya dan bahkan transportasi.  "Oleh sebab itu PHRI Bali, mengharapkan agar pemerintah daerah, kabupaten dan kota, provinsi membenahi kantong-kantong pendapatan sehingga bisa bersaing dengan destinasi lokal bahkan luar negeri seperti Thailand," sebut mantan Wakil Gubernur Bali ini.   Bahwa PHRI Bali, kata dia, mengapresiasi kebijakan Pemerintah Bali, agar semua usaha akomodasi masuk ke asosiasi. Kebijakan ini sangat baik, sehingga baik asosiasi maupun pemerintah mempunyai data mendekati valid, dalam menganalisis rasio supply dan demand. Kemudian agar akomodasi wisata ini, bisa mendaftarkan diri ke PHRI Bali sehingga ke depan mendapatkan kesempatan untuk sosialisasi program pemerintah dan benefit lainnya. "Sejauh ini ada sekitar 36 ribu lebih akomodasi di Bali, tapi setelah dicek online lebih dari itu. Maka ini yang harus diatensi," katanya. (ask)