Ringkasan Berita: Industri perhotelan di Kota Samarinda, Kaltim, mengalami penurunan tingkat hunian kamar sepanjang semester pertama 2026 Kondisi ini dipicu efisiensi anggaran pemerintah, melemahnya aktivitas sektor pertambangan akibat pengurangan kuota RKAB, serta berkurangnya kunjungan pebisnis yang selama ini menjadi pasar utama hotel Ketua BPC PHRI Samarinda Lenny Marlina menyebut banyak hotel mulai menerapkan langkah efisiensi, seperti tidak memperpanjang kontrak karyawan hingga sistem kerja bergilir TRIBUNKALTIM.CO - Industri perhotelan di Kota Samarinda tengah menghadapi tekanan berat sepanjang paruh pertama tahun 2026. Tingkat hunian kamar hotel dilaporkan mengalami penurunan signifikan yang berdampak langsung terhadap pendapatan usaha dan stabilitas operasional sejumlah hotel. Kondisi tersebut dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, ketidakpastian ekonomi global, hingga berkurangnya aktivitas sektor pertambangan akibat pengurangan kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Dampaknya, kunjungan pebisnis dari luar daerah yang selama ini menjadi salah satu penopang okupansi hotel ikut menurun. Ketua Badan Pengurus Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPC PHRI) Samarinda, Lenny Marlina, mengatakan situasi sulit yang dihadapi industri perhotelan saat ini tidak hanya terjadi di Kalimantan Timur, tetapi juga dirasakan hampir di seluruh Indonesia. “Karena adanya efisiensi anggaran dari pemerintah, secara otomatis kegiatan-kegiatan mereka menjadi terbatas. Kondisi hotel saat ini bukan cuma di Kaltim, hampir seluruh Indonesia mengalami hal yang sama,” ujarnya, Sabtu (6/6/2026). Baca juga: Hunian Hotel di Samarinda Lesu, PHRI Berharap Pemda Gelar Event Nasional untuk Tingkatkan Wisatawan Menurut Lenny, selama ini instansi pemerintahan merupakan salah satu pangsa pasar utama bagi industri perhotelan. Namun, seiring kebijakan penghematan anggaran, banyak kegiatan yang sebelumnya digelar di hotel kini dialihkan ke fasilitas milik instansi masing-masing. Kalaupun terdapat kegiatan dari kementerian atau lembaga pusat, manfaatnya dinilai belum dirasakan secara merata. Event berskala besar umumnya hanya terserap oleh hotel-hotel berbintang tertentu, sementara hotel nonbintang harus berjuang sendiri mencari pasar. “Kalau hanya berharap kegiatan pemerintah, paling hotel-hotel tertentu saja yang mendapatkan. Hotel nonbintang tetap harus berjuang mencari pangsa pasarnya sendiri,” katanya. Di tengah lesunya pasar korporasi dan pemerintahan, sektor pernikahan atau wedding masih menjadi salah satu sumber pendapatan yang cukup membantu. Namun, kontribusinya dinilai belum mampu menutupi seluruh kebutuhan operasional hotel yang harus dikeluarkan setiap bulan. Lenny menjelaskan, persoalan utama yang dihadapi pelaku usaha saat ini bukan karena biaya operasional meningkat, melainkan pendapatan yang terus menurun sementara pengeluaran rutin tetap berjalan. Akibatnya, sejumlah manajemen hotel mulai menerapkan berbagai langkah efisiensi untuk menjaga keberlangsungan usaha. Beberapa di antaranya memilih tidak memperpanjang kontrak karyawan, sementara yang lain menerapkan sistem kerja bergilir untuk menekan biaya tenaga kerja. “Pendapatan harian tidak sesuai dengan biaya rutin yang harus dikeluarkan. Karena itu ada hotel yang tidak memperpanjang kontrak karyawan, bahkan menerapkan sistem buka-tutup atau kerja bergantian,” ungkapnya. Dalam skema tersebut, karyawan dibagi ke dalam beberapa kelompok kerja yang masuk secara bergiliran. Dengan pola itu, jam kerja dan biaya operasional dapat ditekan tanpa harus melakukan pemutusan hubungan kerja secara langsung. “Misalnya satu minggu karyawan A masuk, minggu berikutnya karyawan B. Jadi mereka hanya bekerja setengah bulan. Skema seperti itu yang banyak digunakan saat ini,” jelasnya.