TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Momen Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum evaluasi penting bagi sektor pariwisata Bali, khususnya terkait tingkat kesejahteraan dan skema pengupahan para pekerja perhotelan dan restoran. Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya, menegaskan bahwa kesejahteraan tenaga kerja pariwisata di Bali memiliki keunggulan tersendiri dibanding sektor manufaktur atau pekerja di daerah lain. Selain menerima Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), pekerja pariwisata di Bali mendapatkan pendapatan tambahan dari service charge (uang servis) yang jumlahnya kerap melampaui gaji pokok. "Mengenai upah, tentu itu juga menjadi catatan kita. Kita kan kalau dari segi pengusaha kan sangat senang atau manajemen memberikan yang terbaik. Tapi di Bali bukan hanya UMK saja didapat seperti kerja di pabrik. Di Bali itu selain dapat UMK, juga dapat service. Justru service-nya lebih besar dari UMK. Saat ini rata-rata service hotel yang paling rendah 3 juta, yang paling tinggi sampai 15 juta," ujar Rai usai, Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di Lapangan Niti Mandala Denpasar, Bali, Senin 17 Agustus 2026.  Rai menekankan bahwa indikator utama kesejahteraan pekerja bukanlah seberapa besar gaji pokok semata, melainkan total pendapatan bersih yang dibawa pulang atau take-home pay. "Yang paling penting itu, the most important adalah berapa take-home pay yang mereka dapatkan. Jadi, berapa yang mereka bawa pulang, itu yang paling penting. Kalau dia dapat hanya 5 juta di daerah lain hanya 5 juta tok tidak ada service, kan lebih baik kita dapat 8 juta, 9 juta, atau 10 juta lebih kerja di pariwisata. Karena service-nya yang paling penting," jelasnya. Kendati demikian, besaran service charge yang diterima karyawan sangat fluktuatif karena bergantung pada performa industri pariwisata di lapangan, terutama dari tingkat hunian (occupancy rate) serta harga jual kamar hotel. "Iya, service charge sangat tergantung dari tingkat hunian atau okupansi kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harga kamar kita. Jadi itu yang sangat ini, karena service charge akan dibagi rata kepada semua karyawan yang permanen, yang bekerja di sana," paparnya. Selain masalah pengupahan, PHRI Bali juga mendorong adanya evaluasi mendasar terhadap arah pariwisata Bali menjelang peringatan satu abad pariwisata Bali pada tahun 2027 mendatang. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk mewujudkan pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. "Catatan kita, kita mengevaluasi dari segi pariwisata kan tahun 2027 ini kan adalah 100 tahun hari pariwisata khususnya di Bali ya. Jadi, ini harus betul kita mengevaluasi betul nanti bagaimana ke depannya sesuai dengan visi dari Gubernur untuk menjadikan membangun pariwisata Bali berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Ini harus dilakukan secara serius dengan melakukan pengawasan ketat dan menegakkan aturan-aturan dengan baik, dan sebelumnya tentu harus ada sosialisasi apa yang dimaknai biar jangan mispersepsi di lapangan," tegasnya. Di sisi lain, Rai mengimbau seluruh pelaku usaha dan instansi swasta untuk aktif menggelar upacara bendera memperingati HUT RI, di mana kegiatan tersebut turut mengundang kekaguman dari para wisatawan mancanegara yang sedang berlibur di Bali. Meski kondisi kunjungan wisatawan saat ini dinilai sangat bagus, PHRI mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk tetap waspada terhadap potensi gangguan keamanan yang dapat mencoreng citra pariwisata Bali. "Situasi pariwisata juga bagus ya. Namun kita harus perhatikan adanya indikasi sedikit di bidang keamanan kriminalitas dan segala itu yang nanti kita harus antisipasi," pungkasnya. (*)