Ringkasan Berita: BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat bersama Badan Pengurus Cabang (BPC) PHRI se-Wilayah III Cirebon bahas peningkatan kualitas kunjungan atau okupansi di hotel Hal itu terungkap dalam kegiatan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Kabupaten Kuningan Pertemuan di Hotel Santika ini difokuskan untuk menyamakan persepsi serta memperkuat kolaborasi antardaerah Laporan Kontributor Kuningan Ahmad Ripai TRIBUNCIREBON.COM,KUNINGAN - Badan Pengurus Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat bersama Badan Pengurus Cabang (BPC) PHRI se-Wilayah III Cirebon bahas peningkatan kualitas kunjungan atau okupansi di hotel. Hal itu terungkap dalam kegiatan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Kabupaten Kuningan. "Pertemuan di Hotel Santika ini difokuskan untuk menyamakan persepsi serta memperkuat kolaborasi antardaerah dalam menghadapi tantangan penurunan okupansi di sektor pariwisata," ungkap Ketua BPD PHRI Jawa Barat, Dodi Ahmad Sofiandi, Kamis (10/9/2026). Dodi Ahmad Sofiandi menyatakan, sinergi dan penyamaan persepsi antar-pengurus daerah menjadi kunci utama dalam industri perhotelan dan restoran. Baca juga: DLH Pastikan Kualitas Udara di Indramayu Aman dari Abu Gunung Anak Krakatau Keuntungan ini bisa mampu bertahan di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. "Untuk konektivitas paket wisata antar-wilayah merupakan bentuk kerja sama konkret yang harus dibangun. Harus kompak. Misalnya, Cirebon mengadakan acara, lalu paket kunjungan wisatanya diarahkan ke Kuningan atau kabupaten lain di Wilayah III. Visi dan misi yang terintegrasi ini akan membuat sektor pariwisata saling mendukung dan berkembang bersama," ujar Dodi. Selain isu kolaborasi, PHRI Jawa Barat juga menanggapi pentingnya kejelasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat maupun kabupaten/kota. "Untuk kejelasan pemetaan kawasan pariwisata dalam dokumen RTRW sangat krusial untuk memberikan kepastian hukum bagi para investor," kata pria yang juga merupakan pebisnis hospitality tersebut. Kondisinya investor memerlukan kepastian hukum, kata Dodi mengklaim RTRW harus jelas peruntukan kawasan wisatanya. Sehingga investor akan merasa aman untuk menanamkan modal dan membangun fasilitas pariwisata. "Namun sebaliknya, RTRW yang abu-abu justru memicu keraguan investasi," ujarnya. Ketua BPC PHRI Kabupaten Kuningan, Hanyen Trenggono mengatakan penguatan kerja sama antarwilayah juga diperlukan untuk mendorong pertumbuhan industri pariwisata. "Intinya kita saling kolaborasi, seperti Kuningan dapat memperkenalkan potensi daya tarik di wisata hotel dan restoran di Jawa Barat, khususnya di wilayah Cirebon Raya," ujar Hanyen. Pada kesempatan yang sama, BPC PHRI Kota Cirebon, Imam Reza Hakiki mengatakan BPC PHRI Kota Cirebon menginisiasi event internasional yang diproyeksikan melibatkan peserta dari sejumlah negara. Tiga negara, yakni Korea, Malaysia, dan Myanmar, telah menyatakan konfirmasi keikutsertaan. Baca juga: Pesan dari Manajer Persib dan Kapolda untuk Bobotoh Jelang Lawan Persija Sementara tiga negara lainnya masih dalam proses konfirmasi. rencana gelaran event pariwisata berskala internasional yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang.