“Untuk mendukung kesiapan mereka memasuki dunia kerja, kami telah memberikan pelatihan berbasis e-katalog atau toko daring.” tambah Yudhi. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterampilan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi pekerja disabilitas. PHRI Soroti Kondisi Hotel dan Pariwisata Dari sektor pariwisata, PHRI Kabupaten Malang menyampaikan tantangan yang dihadapi pelaku usaha hotel dan tempat wisata. Sejumlah hotel dan destinasi pariwisata disebut menghadapi kondisi sulit hingga ada yang tutup. “Di sisi lain, kami sebagai pengusaha tetap dituntut memberikan upah yang layak kepada karyawan. Tapi roda perekonomian kami terkendala, diharapkan ada peran Pemerintah Daerah untuk bisa memberikan solusi.” kata Henik Esmawati, selaku Plt Ketua PHRI Kabupaten Malang. Persoalannya, kemampuan bisnis yang belum sepenuhnya mendukung membuat kewajiban terhadap pekerja menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha. Pekerja Konstruksi Didorong Bersertifikat Sementara itu, dari sektor konstruksi, Gapeknas meminta Disnaker memberikan fasilitas pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi pekerja bangunan, khususnya mulai tingkat mandor ke bawah. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kompetensi pekerja lokal sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah. “Kalau pekerja bangunan di level bawah memiliki sertifikasi dan peningkatan keterampilan, nantinya tenaga kerja konstruksi Kabupaten Malang diharapkan memiliki kompetensi yang lebih terukur ketika masuk dalam proyek pembangunan.” kata Harry Soelasmono, Ketua Gapeknas Kabupaten Malang kepada Disway Malang. Rapat LKS Tripartit Kabupaten Malang ini sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak berdiri sendiri. Pengangguran, upah, investasi, rumah murah, perlindungan pekerja migran, data penerima program, hingga kompetensi tenaga kerja saling berkaitan dan membutuhkan koordinasi antara pemerintah, pekerja, pengusaha, serta unsur pendukung lainnya.